Tax News

SF Consulting     12 Nov 2026

Pariwisata Ditargetkan Sumbang Devisa US$ 39,4 Miliar Pada 2029

(Jakarta) Pemerintah menargetkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 4,9 % hingga 5 % pada 2029. Target tersebut dibarengi dengan proyeksi perolehan devisa pariwisata sebesar US$ 39,4 miliar. Untuk mencapai sasaran itu, pemerintah akan memperkuat investasi, industri, serta pengembangan destinasi wisata yang mampu menarik wisatawan dengan daya beli tinggi.
 
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, sektor pariwisata memiliki potensi besar sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan, jika penerimaan dari kunjungan wisatawan mancanegara dihitung sebagai ekspor jasa, sektor pariwisata masuk dalam tiga besar penyumbang ekspor Indonesia. “Jadi sebenarnya potensinya luar biasa. Kalau kita lihat semuanya positif dan growth-nya cukup tinggi, antara 4 %-6 %, itu sudah sangat tinggi sekali,” ungkap susi dalam Kick-Off Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS) 2027-2045 yang dikutip pada Rabu (11/11).
 
Kinerja pariwisata nasional juga menunjukkan tren positif. Sepanjang Januari-September 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 12,01 juta kunjungan atau tumbuh 5,01 % secara tahunan (year on year/yoy). Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara mencapai 938,84 juta perjalanan atau meningkat 4,10 % yoy. Pada Semester I-2026, devisa pariwisata tercatat sebesar US$ 8,43 miliar, sedangkan investasi di sektor tersebut tumbuh 16,64 % menjadi Rp 39,68 triliun.
 
Untuk menjaga momentum pertumbuhan tersebut, pemerintah tengah menyusun RIPPARNAS 2027-2045 sebagai arah pembangunan pariwisata jangka panjang yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan mampu mengintegrasikan pengembangan destinasi, pemasaran, industri, dan kelembagaan sekaligus menyelaraskan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah. Pengembangan pariwisata juga akan diarahkan melalui keterhubungan antarkawasan, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, serta simpul transportasi.
 
Susiwijono menegaskan, pengembangan kawasan pariwisata harus mampu menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah. Karena itu, RIPPARNAS perlu dilengkapi target yang terukur, pembagian tanggung jawab antarkementerian dan lembaga, serta mekanisme implementasi dan pemantauan yang jelas. “Kita berharap kalau nanti ada pengembangan pariwisata, apalagi kawasan pariwisata di daerah, itu harus bisa men-generate sesuatu yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB, penciptaan lapangan kerja, kemudian realisasi investasi,” pungkasnya. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #pariwisata #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH