SF Consulting     20 Nov 2026

DJP Sumbar Ajak Wajib Pajak Manfaatkan Program Penghapusan Sanksi Pajak

(Padang) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak neto dari lima Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Sumatera Barat (Sumbar) mencapai Rp 4,42 triliun sepanjang 2025. Sementara itu, belanja negara yang mengalir ke provinsi tersebut mencapai Rp 31,40 triliun. Artinya, setiap Rp 1 pajak yang disetorkan dari Sumbar, negara kembali membelanjakan sekitar Rp 7 di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Kanwil DJP Sumatera Barat dan Jambi Tarmizi dalam Taxpayers' Gathering 2026 di Padang, Kamis (12/11/2026).
 
Tarmizi mengatakan, dukungan APBN menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga perekonomian Sumbar di tengah tekanan bencana alam dan gejolak geopolitik. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 13,08 triliun hingga 2028, serta menyalurkan transfer ke daerah senilai Rp 20,33 triliun kepada 20 pemerintah daerah sepanjang 2025. Dukungan tersebut turut mendorong pemulihan ekonomi Sumbar yang tumbuh 3,15 % pada triwulan I 2026 dibandingkan triwulan sebelumnya.
 
Dari sisi penerimaan, pajak neto Sumbar hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp 4,39 triliun atau 80,1 % dari target Rp 5,48 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 35,9 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, penerimaan bruto meningkat 15,8 % menjadi Rp 5,31 triliun, ditopang pertumbuhan PPh Pasal 21 sebesar 54,2 % dan PPh Badan sebesar 31,4 %. Untuk mendukung wajib pajak, DJP juga menawarkan program Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (PSA) berdasarkan PMK Nomor 71 Tahun 2026, dengan penghapusan sanksi hingga 100 % bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan menyampaikan SPT paling lambat 31 Desember 2026.
 
Tarmizi menjelaskan, melalui kebijakan PSA, pembayaran utang pajak kini dialokasikan terlebih dahulu untuk melunasi pokok pajak. Setelah pokok dilunasi, wajib pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi. Selain itu, DJP meluruskan pemahaman mengenai pajak digital. Sejak 1 Oktober 2026, marketplace ditunjuk sebagai pemungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5 % dari omzet pedagang. Namun, pedagang orang pribadi dengan omzet hingga Rp 500 juta setahun tidak dikenakan pungutan tersebut sepanjang menyampaikan surat pernyataan.
 
Dalam kesempatan tersebut, Tarmizi mengajak pelaku usaha dan wajib pajak di Sumbar memanfaatkan fasilitas PSA, terutama penghapusan sanksi 100 % sebelum akhir 2026. Wajib pajak dapat memeriksa kewajiban perpajakan melalui Coretax atau berkonsultasi dengan account representative (AR), kemudian melunasi pokok pajak dan mengajukan permohonan penghapusan sanksi melalui Core Tax atau KPP tempat terdaftar. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu dunia usaha menghadapi masa pemulihan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui pajak.go.id/psa atau Kring Pajak 1500200. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024