SF Consulting     19 Nov 2026

DJP Papua Sosialisasikan Program Pengurangan Sanksi Administratif

(Jayapura) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku (Kanwil DJP Papabrama) bersama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jayapura menyosialisasikan Program Pengurangan Sanksi Administratif (PSA) kepada 81 Wajib Pajak. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kanwil DJP Papabrama, Kotaraja, Jayapura, yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai manfaat program sekaligus membuka ruang konsultasi langsung dengan petugas pajak.
 
Program PSA merupakan kebijakan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026 dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-239/PJ/2026. Melalui program tersebut, Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh pengurangan sanksi administratif hingga 100 % untuk kategori tertentu. Kepala Kanwil DJP Papabrama Ani Natalia mengatakan, program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam membantu Wajib Pajak menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
 
“Program PSA hadir untuk membantu meringankan Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya,” ungkap Ani yang dikutip pada Rabu (18/11). Dalam sosialisasi tersebut, peserta mendapatkan penjelasan mengenai ketentuan, persyaratan, serta tata cara pemanfaatan program. Materi juga dilengkapi contoh kasus dan sesi tanya jawab agar Wajib Pajak dapat memahami penerapannya sesuai kondisi perpajakan masing-masing.
 
Kegiatan tersebut turut menghadirkan tiga Wajib Pajak, yang membagikan pengalaman mereka dalam memanfaatkan Program PSA. Mereka menyampaikan bahwa proses pengajuan relatif mudah dengan pendampingan petugas pajak. “Ternyata prosesnya tidak ribet, kami dibantu dari awal sampai selesai,” ungkap salah satu peserta. Mereka juga mengajak Wajib Pajak lainnya untuk memanfaatkan program tersebut karena dinilai sangat membantu meringankan beban sanksi administratif.
 
Kanwil DJP Papabrama mengimbau Wajib Pajak yang masih memiliki kewajiban perpajakan belum terselesaikan agar memanfaatkan Program PSA dengan memperhatikan persyaratan dan batas waktu yang berlaku. Wajib Pajak masih memiliki kesempatan hingga 31 Desember 2026 untuk memperoleh pengurangan maksimal pada kategori tertentu. Melalui program ini, DJP berharap penyelesaian kewajiban perpajakan semakin meningkat sekaligus mendorong kepatuhan Wajib Pajak secara berkelanjutan. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024