SF Consulting     17 Nov 2026

ASEAN Teken DEFA, UMKM Berpeluang Jangkau 680 Juta Konsumen

(Manila) Negara-negara anggota Association of Southeast Asian Nations (Asean) resmi menandatangani Asean Digital Economy Framework Agreement (DEFA) di Manila, Filipina, Pada Sabtu (14/11). Perjanjian ekonomi digital regional pertama Asean yang mengikat secara hukum tersebut bertujuan memperkuat integrasi ekonomi digital kawasan melalui penyelarasan aturan perdagangan digital, arus data lintas negara, pembayaran elektronik, keamanan siber, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI).
 
DEFA diharapkan dapat mempermudah aktivitas bisnis lintas negara dengan mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan konektivitas digital antarnegara. Dikutip dari Bisnis.com, Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong menjelaskan, sejumlah proyek prioritas akan mulai dijalankan setelah perjanjian berlaku, antara lain integrasi sistem pembayaran digital, identitas digital pelaku usaha, dokumen perdagangan elektronik, serta interoperabilitas sistem digital. Digitalisasi tersebut diharapkan mampu mempercepat transaksi, menekan biaya administrasi, dan mempermudah perusahaan memperluas pasar di kawasan Asean.
 
Meski demikian, implementasi DEFA masih menghadapi tantangan berupa perbedaan kesiapan infrastruktur digital, regulasi, dan kapasitas dunia usaha di masing-masing negara. Untuk mengatasinya, perjanjian memberikan fleksibilitas bagi negara yang telah siap menjalankan inisiatif integrasi digital lebih dahulu tanpa harus menunggu seluruh anggota memiliki tingkat kesiapan yang sama. Urgensi integrasi ini semakin besar mengingat nilai ekonomi digital Asean diproyeksikan mencapai US$ 368 miliar atau sekitar Rp 6.624 triliun pada 2026 dan melampaui US$ 1 triliun pada 2035.
 
Bagi Indonesia, DEFA membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menjangkau pasar digital sekitar 680 juta penduduk Asean. Plt Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Fithra Faisal Hastiadi mengatakan, kesepakatan tersebut dapat memberikan akses pasar yang lebih luas bagi UMKM Indonesia melalui penyelarasan aturan pembayaran, perlindungan data, dan hak konsumen. Peluang tersebut didukung perkembangan ekonomi digital Indonesia yang diperkirakan mencapai hampir US$ 120 miliar pada 2026. Selain itu, hingga Juli 2026, QRIS telah digunakan oleh 45,46 juta merchant, dengan 96,69 % di antaranya merupakan UMKM.
 
Setelah penandatanganan, pemerintah Indonesia akan memprioritaskan percepatan ratifikasi, penyiapan regulasi domestik, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendukung implementasi DEFA. Pemerintah juga perlu memastikan pelindungan data pribadi dan keamanan siber tetap terjaga, termasuk dalam aktivitas pengiriman data lintas negara yang harus mengacu pada Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Perjanjian ini akan mulai berlaku 180 hari setelah penandatanganan terakhir, sehingga kesiapan regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia menjadi faktor penting agar pelaku usaha nasional dapat memanfaatkan peluang integrasi ekonomi digital Asean. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #asean #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024