SF Consulting     16 Nov 2026

Cegah Penghindaran Pajak, DJP Dan Singapura Perkuat Pertukaran Data

(Bogor) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkuat kerja sama dengan otoritas pajak Singapura, melalui pertukaran data untuk mengawasi transaksi korporasi lintas negara. Kerja sama ini bertujuan mencegah praktik manipulasi nilai perdagangan (misinvoicing), transfer pricing, dan penghindaran pajak yang berpotensi merugikan penerimaan negara.
 
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, pertukaran data menjadi salah satu agenda pembahasan antara pemerintah Indonesia dan Singapura untuk meningkatkan kepatuhan korporasi di kedua negara. Pembahasan tersebut mencakup sejumlah isu, mulai dari transfer pricing, underinvoicing, hingga kebakaran hutan dan lahan (karhutla). “Ini kami berdiskusi tentang data yang bisa dipertukarkan untuk memperkuat kepatuhan korporasi baik di Indonesia maupun di Singapura,” ungkap Bimo yang dikutip dari Bisnis.com pada Minggu (15/11).
 
Menurut Bimo, kerja sama tersebut merupakan bagian dari koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang dikoordinasikan Kementerian Luar Negeri. Dari Kementerian Keuangan, koordinasi melibatkan DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sedangkan kementerian lain yang terlibat antara lain Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Kehutanan. Selain itu, DJP juga memperkuat pengawasan melalui rekonsiliasi data ekspor-impor komoditas Indonesia dengan memanfaatkan platform Pusat Sumber Daya Indonesia (PSI).
 
Platform tersebut digunakan untuk mencocokkan data perdagangan berbagai komoditas, termasuk mineral kritis, mineral strategis, sumber daya alam, dan kelapa sawit. Bimo mengatakan, keterlibatan DJP dalam platform PSI diharapkan dapat mendeteksi potensi manipulasi nilai transaksi sejak awal, sekaligus mengidentifikasi praktik transfer pricing yang merugikan Indonesia sebagai negara sumber ekonomi. “Itu kami juga terlibat aktif di situ untuk memastikan rekonsiliasinya bisa berjalan, sehingga bisa kami cegah potensi-potensi misinvoicing sejak awal,” sambungnya.
 
Transfer pricing merupakan penentuan harga transaksi antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sedangkan underinvoicing adalah praktik pencantuman nilai faktur lebih rendah dibandingkan nilai transaksi sebenarnya. Kedua praktik tersebut menjadi perhatian otoritas pajak karena berpotensi menekan penghasilan yang dilaporkan dan mengurangi pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan di Indonesia. Bimo menambahkan, pembahasan dengan Singapura juga mencakup konsekuensi terhadap investasi yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, termasuk kemungkinan perumusan sanksi antarnegara apabila diperlukan. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #indonesiasingapura #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024