Tax News

SF Consulting     13 Nov 2026

Pemerintah Targetkan Penyaluran Kredit Program Rp 386,9 Triliun Pada 2027

(Jakarta) Pemerintah menetapkan target penyaluran Kredit Program sebesar Rp 386,9 triliun pada 2027. Dari jumlah tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendapatkan alokasi terbesar, yakni Rp 325 triliun. Selain KUR, pemerintah menyiapkan Kredit Usaha Pertanian (KUP) dengan target Rp 1,3 triliun, terdiri atas KUP Alsintan sebesar Rp 300 miliar dan KUP Peternakan Rp 1 triliun. Program pembiayaan lainnya mencakup Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp 600 miliar, Kredit Perumahan Pekerja (KPP) Rp 30 triliun, serta Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) Rp 30 triliun.
 
KUP merupakan pengembangan dari Kredit Alsintan dengan cakupan pembiayaan yang diperluas hingga sektor peternakan. Untuk memastikan target penyaluran berjalan optimal, Komite Kebijakan akan melakukan evaluasi setiap kuartal dan menyesuaikan target berdasarkan hasil evaluasi tersebut. Pemerintah juga membahas pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai pendukung akses pembiayaan KUR serta perluasan pembiayaan bagi nelayan.
 
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan relaksasi pembiayaan bagi debitur KUR yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT). Relaksasi diberikan melalui restrukturisasi kredit berupa masa tenggang dan/atau perpanjangan tenor yang dapat mulai diterapkan pada tahun ini. Kebijakan tersebut didukung ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memberikan ruang restrukturisasi kredit hingga tiga tahun di wilayah terdampak bencana. Selain itu, suku bunga atau marjin KUR bagi debitur terdampak diturunkan menjadi 0% pada 2027 dan 3 % pada 2028.
 
Ketentuan mengenai relaksasi tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan. Sementara itu, untuk memperkuat pelaksanaan Kredit Program, pemerintah juga meningkatkan target penyaluran KUR 2026 dari Rp 295 triliun menjadi Rp 325 triliun, sejalan dengan dukungan Presiden Prabowo Subianto terhadap penguatan anggaran subsidi KUR. Pemerintah turut menyiapkan penyesuaian anggaran subsidi untuk pembayaran imbal jasa penjaminan (IJP) KUR Generasi I, khususnya tagihan yang telah selesai diverifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
 
Adapun tagihan IJP yang masih dalam proses verifikasi akan diperhitungkan dalam anggaran 2027. Langkah tersebut diharapkan memberikan kepastian bagi lembaga penjamin dan asuransi KUR serta mitra pelaksana. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah berkomitmen memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat. “Negara hadir bukan hanya dengan membuka akses permodalan, tetapi juga memastikan setiap rupiah subsidi sampai kepada pihak yang berhak. Pemerintah berkomitmen menunaikan kewajibannya, disertai pengawasan yang terus diperkuat agar Kredit Program tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Menko Airlangga. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #ekonomi #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH