Tax News

SF Consulting     9 Nov 2026

Pemerintah Tambah Tiga Negara Mitra Dalam Kebijakan DHE SDA

(Jakarta) Pemerintah memperluas cakupan negara mitra dan bank penempatan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) melalui evaluasi kebijakan yang diatur dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026. Ketentuan khusus bagi eksportir sektor pertambangan tersebut memberikan kewajiban penempatan minimal 30 % DHE selama paling singkat tiga bulan. Sementara itu, sisa 70 % DHE dapat dimanfaatkan secara leluasa, termasuk melalui penempatan di bank devisa non-BUMN yang telah ditetapkan.
 
Hasil Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) pada 3 November 2026 menyepakati penambahan Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa sebagai negara mitra. Dengan demikian, daftar negara mitra kini mencakup Amerika Serikat, Kanada, Tiongkok termasuk Hong Kong, Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Selain itu, jumlah bank penempatan bertambah menjadi 16 bank, terdiri atas lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN, termasuk masuknya PT Bank OCBC NISP Tbk. Penetapan bank dilakukan secara transparan berdasarkan kriteria umum dan khusus yang terukur.
 
Pemerintah juga menyepakati perluasan kriteria eksportir yang dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, termasuk pengakuan terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) dan kepemilikan saham tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Ownership (UBO). Kajian teknis terkait perluasan kriteria ini segera disiapkan sebagai dasar perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan eksportir dengan struktur kepemilikan melalui UBO agar proaktif menyampaikan pengungkapan atau disclosure kepemilikan. Sebelum perubahan regulasi berlaku, PMK 48/2026 tetap menjadi acuan.
 
Di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan relaksasi ketentuan penukaran DHE SDA ke rupiah untuk menjaga kelancaran arus kas dan kegiatan usaha eksportir. Hasil evaluasi menunjukkan pemasukan dan penggunaan DHE SDA relatif stabil, disertai peningkatan retensi devisa di dalam negeri. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyempurnakan kebijakan pengelolaan DHE SDA.
 
Relaksasi tersebut akan diatur melalui perubahan keempat PP Nomor 36 Tahun 2023, khususnya terkait penyesuaian besaran kewajiban penukaran DHE ke rupiah. Pemerintah berharap perubahan aturan ini dapat memberikan fleksibilitas lebih besar bagi eksportir dalam mengelola kebutuhan operasional dan likuiditas, sekaligus tetap menjaga ketersediaan devisa di dalam negeri. (Rp)

Konsultan pajak
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #ekspor #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH