Tax News

SF Consulting     2 Nov 2026

Kredit Program Capai Rp 294,6 Triliun, Pemerintah Bidik Pembiayaan Produktif

(Badung) Penyaluran Kredit Program Pemerintah hingga 27 Oktober 2026 mencapai Rp 294,6 triliun kepada 4,24 juta debitur. Realisasi tersebut telah melampaui total penyaluran sepanjang 2025 sebesar Rp 275,8 triliun, padahal tahun ini masih menyisakan lebih dari dua bulan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan capaian tersebut menunjukkan peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
 
“Kredit program bukan sekadar kredit bersubsidi, tetapi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilannya kita ukur dari usaha yang tumbuh, lapangan kerja yang tercipta, dan kesejahteraan keluarga yang meningkat,” ungkap Menko Airlangga dalam International Fora for Kredit Program Pemerintah 2026 di Nusa Dua, Bali, yang dikutip pada Minggu (01/11)
 
Dari total penyaluran tersebut, Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah menjangkau 4,12 juta debitur dengan nilai Rp 265,9 triliun atau 90,1 % dari target 2026. Porsi KUR terhadap total kredit UMKM juga meningkat menjadi 30,6 %, lebih dari dua kali lipat dibandingkan 2019 sebesar 14,7 %. Sejak pertama kali diluncurkan pada 2007, penyaluran kredit program telah mencapai Rp 2.440 triliun melalui 58,1 juta akad. Adapun 68 % pembiayaan saat ini disalurkan ke sektor produksi dengan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) sebesar 2,14 %.
 
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus memperkuat pembiayaan produktif melalui lima skema kredit program, yakni KUR, Kredit Usaha Alsintan, Kredit Industri Padat Karya, Kredit Program Perumahan, dan Kredit Perempuan Prasejahtera. Kredit Program Perumahan ditargetkan mencapai Rp 50 triliun, sedangkan Kredit Perempuan Prasejahtera menawarkan pembiayaan hingga Rp 15 juta dengan bunga flat 8 %, tanpa agunan tambahan, serta dilengkapi pendampingan. Pemerintah juga mendorong graduasi UMKM, integrasi data, dan digitalisasi untuk memperluas jangkauan pembiayaan.
 
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menekankan pentingnya peningkatan literasi keuangan untuk melengkapi perluasan akses pembiayaan. Menurutnya, inklusi keuangan yang didukung literasi memadai dapat mendorong transformasi pelaku usaha dari sektor informal ke formal. ”Dengan adanya financial inclusion yang ditopang literasi yang tinggi, kita bisa mentransformasikan dari ekonomi informal ke ekonomi formal,” ungkap Dradjad pada kesempatan yang sama. Pemerintah berharap penguatan ekosistem kredit program melalui kolaborasi lembaga keuangan, BUMN, sektor swasta, dan mitra pembangunan dapat memperluas pemberdayaan UMKM serta meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews

#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #pembiayaan #kanwilpajak #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak mulai 8 Oktober 2026 DJP Buka Peluang Penghapusan Sanksi Administratif Hingga 100%

SFc Tax Newsletter September Oktober 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/taxoct26en Bahasa version : https://tinyurl.com/taxoct26id ...

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH