SF Consulting     16 Oct 2026

Wamenkeu Tekankan Keadilan Pajak Di Era Ekonomi Digital Dan Aset Kripto

(Jakarta) Kementerian Keuangan menekankan pentingnya keadilan perpajakan di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital dan aset kripto di Indonesia. Dalam seminar bertajuk “Taxes, Digital Economy, Cryptoassets: Perspective of Shariah” di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Nurkholisoh Ibnu Aman menyebutkan bahwa jumlah akun konsumen aset digital telah mencapai lebih dari 23 juta pada Agustus 2026. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan regulasi perpajakan yang jelas, adil, dan mudah dipahami.
 
Nurkholisoh menjelaskan, perkembangan teknologi telah mengubah pola transaksi dan kegiatan usaha, termasuk memungkinkan usaha kecil menjangkau pelanggan di berbagai wilayah serta perusahaan asing menyediakan layanan tanpa harus membuka kantor di Indonesia. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perubahan model bisnis tidak boleh menghilangkan prinsip keadilan dalam pemungutan pajak. Menurutnya, seluruh pelaku usaha perlu memperoleh perlakuan perpajakan yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 
Untuk memperkuat sistem perpajakan, Wamenkeu menyampaikan tiga prioritas utama, yakni menciptakan aturan yang adil dan memudahkan kepatuhan bagi pelaku usaha lokal maupun asing, memperjelas pembagian peran serta akuntabilitas antarlembaga di sektor keuangan, dan meningkatkan kerja sama serta pertukaran informasi lintas negara. Upaya terakhir tersebut akan didukung melalui adopsi kerangka kerja OECD Crypto Asset Reporting Framework (CARF) untuk memperkuat transparansi informasi terkait aset kripto.
 
Ia juga menegaskan bahwa pemungutan pajak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak semata-mata bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pajak harus adil, uang publik harus digunakan dengan baik, dan rakyat kita harus dapat melihat manfaatnya secara jelas,” ungkap Wamenkeu Nurkholisoh pada Kamis (15/10). Ia mencontohkan alokasi APBN untuk renovasi lebih dari seribu madrasah yang mengalami kerusakan serta pemberian dukungan subsidi bagi jemaah haji Indonesia.
 
Menutup sambutannya, Nurkholisoh berharap seminar tersebut dapat memperkuat dialog antara pembuat kebijakan dan cendekiawan syariah dalam merumuskan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa kebijakan perpajakan di era digital harus mampu mengikuti perkembangan teknologi sekaligus menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #pajakdigital #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024