Tax News

SF Consulting     15 Sep 2026

DJP Dan Pertamina Perkuat Sinergi Perpajakan Berbasis Data

(Jakarta) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wajib Pajak Besar bersama PT Pertamina (Persero) memperkuat sinergi perpajakan melalui penerapan sistem yang transparan, modern, dan berbasis data. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara General Ledger Tax Mapping serta penyerahan Sertifikat Kepatuhan dalam rangka uji coba program Cooperative Compliance dengan penerapan Tax Control Framework (TCF) dan integrasi data perpajakan, Senin (14/9/2026).
 
Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga, Budi Christiadi menjelaskan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara tim Direktorat Jenderal Pajak dan jajaran Pertamina selama beberapa bulan terakhir. Uji coba Cooperative Compliance ini menjadi yang pertama dengan Pertamina sebagai salah satu wajib pajak peserta untuk masa pajak Januari hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat menguji keandalan sistem, efektivitas prosedur, sekaligus membangun hubungan konstruktif antara otoritas pajak dan dunia usaha.
 
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Mega Satria menyampaikan apresiasi atas dukungan DJP dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kerja sama tersebut. Pertamina menyambut positif kolaborasi berbasis transparansi data karena dinilai dapat mendorong pengelolaan perpajakan yang lebih matang dan terbuka serta memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional. Penandatanganan General Ledger Tax Mapping dilakukan oleh Mega Satria, Kepala KPP Wajib Pajak Besar Tiga, dan Ketua Tim GL Tax Mapping, yang kemudian dilanjutkan dengan penyerahan Sertifikat Compliance Arrangement oleh Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Dasto Ledyanto kepada Mega Satria.
 
Sekretaris DJP Nurbaeti Munawaroh yang membacakan arahan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan kerja sama tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari upaya membangun kepercayaan, transparansi, keterbukaan data, dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Melalui konsep Cooperative Compliance, pengawasan pajak diarahkan dari pendekatan pascatransaksi menuju preventive compliance yang proaktif, kolaboratif, dan berbasis data. Dengan pendekatan ini, risiko perpajakan dapat diidentifikasi lebih dini sehingga potensi sengketa dapat dicegah secara lebih efisien.
 
Bimo menilai kepatuhan perpajakan harus dibangun sejak proses bisnis, sistem akuntansi, data transaksi, hingga sistem pengendalian internal perusahaan, bukan hanya ketika Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan atau pajak dibayarkan. Menurutnya, perusahaan yang memiliki sistem pengendalian perpajakan terbuka dan data yang dapat dipercaya layak memperoleh kepastian, kemudahan, serta administrasi perpajakan yang lebih efisien. DJP juga berharap Pertamina dapat menjadi perintis sekaligus benchmark bagi wajib pajak lainnya dalam penerapan model kepatuhan berbasis sistem, data, dan transparansi. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Global Minimum Tax Has Arrived, Is Transfer Pricing Still Necessary

SFc Transfer Pricing Newsletter September 2026 Follow link below to read more and download the complete article English version: https://tinyurl.com/tpsept26en Bahasa version : https://tinyurl.com/tpsept26id ...

PROTOCOL AMENDING IJEPA

SF consulting - Customs & Excise Newsletter August 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/customsaugust26 Visit our website ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH