Tax News

SF Consulting     27 Jul 2026

Menkeu Purbaya Pimpin Sidang Debottlenecking, Pemerintah Benahi Aturan Untuk Dukung Investasi Dan TKDN

(Jakarta) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Sidang Terbuka Aduan Kanal Debottlenecking Satuan Tugas Percepatan Penyerapan Anggaran dan Penguatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE) di Aula Mezzanine, Kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta. Sidang tersebut digelar untuk membahas berbagai hambatan yang dinilai mengganggu iklim investasi dan kegiatan usaha di Indonesia.
 
Dalam sidang tersebut, pemerintah membahas dua persoalan utama, yakni regulasi dan perizinan pembangunan cable car (kereta gantung) di kawasan Danau Toba serta dugaan ketimpangan persaingan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kondisi tersebut dinilai berdampak pada rendahnya penyerapan produk industri peralatan listrik dalam negeri pada proyek-proyek pembangunan infrastruktur dasar di kawasan KEK.
 
Menanggapi laporan tersebut, Menkeu Purbaya menegaskan pemerintah akan melakukan penyesuaian regulasi agar perusahaan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) tinggi memperoleh akses yang setara di kawasan KEK. Ia juga meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta administrator KEK segera menyelaraskan aturan yang selama ini menjadi penghambat.
 
Menurut Purbaya, produsen dalam negeri yang telah berinvestasi dan memiliki pabrik di Indonesia dengan rata-rata TKDN di atas 40 % harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam proyek-proyek di kawasan KEK. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing industri nasional sekaligus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri.
 
Pemerintah melalui Satgas P3M-PPE terus mempercepat penyelesaian berbagai hambatan investasi melalui Kanal Debottlenecking. Hingga 23 Juli 2026, sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan, baik melalui sidang yang dipimpin Menteri Keuangan maupun rapat koordinasi tingkat eselon I dan II. Capaian ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, memberikan kepastian bagi pelaku usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #investasi #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

The New Corporate Reporting Dilemma Transparency, Compliance, and Confidentiality

SF Legal Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sfljuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Waiver of Administrative Sanctions for Late Submission and Payment of the 2025 Annual CITR

SFc Tax Newsletter July 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxjuly2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH