Tax News

SF Consulting     8 May 2026

Pemerintah Bebaskan Pajak Merger Dan Akuisisi BUMN Hingga 2029

(Jakarta) Pemerintah resmi memberikan insentif berupa pembebasan pajak atas transaksi merger dan akuisisi badan usaha milik negara (BUMN) hingga 2029. Kebijakan tersebut disiapkan untuk mempercepat proses restrukturisasi dan meningkatkan efisiensi perusahaan pelat merah melalui konsolidasi usaha yang lebih sederhana dan terintegrasi.
 
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan, insentif tersebut sudah mulai berlaku dan akan diterapkan selama tiga tahun ke depan. Menurutnya, kebijakan itu menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk mempercepat agenda efisiensi BUMN yang tengah dijalankan secara besar-besaran. “Kami kasih waktu tiga tahun sampai 2029. Setelah itu kita terapkan pajak yang sama untuk semua perusahaan,” ungkap Menkeu Purbaya yang dikutip pada Kamis (08/05).
 
Purbaya menjelaskan, selama ini proses merger, peleburan, maupun akuisisi perusahaan negara kerap menimbulkan biaya tinggi akibat adanya pungutan pajak dalam transaksi jual beli aset dan aksi korporasi lainnya. Karena itu, pemerintah memutuskan untuk membebaskan pajak dalam proses restrukturisasi agar perusahaan hasil konsolidasi dapat menjadi lebih ramping, efisien, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar.
 
Ia menyebut upaya penyederhanaan struktur BUMN telah memangkas jumlah entitas dari sekitar seribuan perusahaan menjadi sekitar 248 perusahaan. Menurutnya, percepatan restrukturisasi perlu didukung kebijakan fiskal yang memberikan ruang bagi perusahaan negara untuk melakukan konsolidasi tanpa tambahan beban biaya.
 
Meski demikian, Purbaya menegaskan pembebasan pajak hanya berlaku untuk transaksi merger, akuisisi, dan restrukturisasi korporasi lainnya. Sementara kewajiban pajak atas penghasilan perusahaan tetap berjalan normal. Ia menambahkan, setelah masa insentif berakhir pada 2029, seluruh transaksi merger dan akuisisi BUMN akan kembali mengikuti skema perpajakan normal seperti perusahaan lainnya. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #bumn #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Legal Insight for Film and Content Production

SF Legal Newsletter April 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/sflapr2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Coretax Form, Fitur Tambahan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH