Tax News

SF Consulting     2 Aug 2024

Kinerja Positif APBN Di Wilayah DIY Terus Berlanjut

(Sleman) Kinerja positif Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berlanjut hingga akhir Juni 2024. Data terbaru menunjukkan bahwa realisasi Pendapatan dan Hibah Regional DIY mengalami kenaikan signifikan sebesar 19,52 % secara tahunan, dengan total mencapai Rp 4,82 triliun. Angka tersebut setara dengan 50,78 % dari target yang ditetapkan. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan pada sektor cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang masing-masing tumbuh 33,31 % dan 26,29 %, dengan kontribusi utama berasal dari pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) dari sektor pelayanan rumah sakit dan pendidikan.
 
Penerimaan pajak juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 12,82 % dengan total mencapai Rp 2,8 triliun, setara dengan 48,97 % dari target APBN yang sebesar Rp 6,5 triliun. Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh) Non-Migas mencapai Rp 2,1 triliun, tumbuh 13,85 % dibandingkan tahun lalu. Kontribusi tertinggi berasal dari PPh 21 yang meningkat 31,56 % seiring dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan bonus di sektor jasa keuangan. Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tumbuh 11,63 %, dipicu oleh pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran.
 
Belanja pemerintah pusat untuk wilayah DIY juga mengalami perkembangan yang signifikan pada tahun 2024. Alokasi belanja di sektor infrastruktur mencapai Rp 5,4 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 893,47 miliar atau 16,48 % dari pagu. Di sektor kesehatan, alokasi sebesar Rp 1,69 triliun telah terealisasi Rp 625,37 miliar atau 37,09 %. Sementara untuk pendidikan, alokasi sebesar Rp 2,63 triliun telah terealisasi Rp 1,07 triliun atau 40,75 %. Belanja untuk Pemilu juga menunjukkan progres yang baik, dengan realisasi Rp 304,03 miliar dari alokasi Rp 351,88 miliar.
 
Dalam rangka mendukung empat pilar transformasi ekonomi nasional, APBN 2024 juga menyasar pengendalian inflasi, penurunan prevalensi stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan peningkatan investasi. Total alokasi untuk pengendalian inflasi di DIY sebesar Rp 3,6 triliun, dengan realisasi Rp 264,94 miliar (32,23%). Penanganan kemiskinan ekstrem mendapat alokasi Rp 372,27 miliar dengan realisasi Rp 108,46 miliar (36,42 %). Selain itu, belanja untuk peningkatan investasi dan penurunan prevalensi stunting juga menunjukkan progres yang positif.
 
Dukungan pemerintah terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di DIY juga sangat signifikan. Hingga 30 Juni 2024, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 2,77 triliun dengan 49.949 debitur, dengan Kabupaten Sleman dan Bantul mendominasi. Penyaluran KUR terbesar terdapat di sektor perdagangan besar dan eceran, sementara pembiayaan Ultra Mikro (UMi) terealisasi sebesar Rp 14,27 miliar untuk 3.401 debitur, dengan Kabupaten Bantul sebagai wilayah dengan penyaluran terbesar. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
 
 
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Coretax Form, Fitur Tambahan Untuk Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi

SFc Business Process Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Preparation for Annual Corporate Income Tax Returns in Coretax

SFc Transfer Pricing Newsletter March 2026 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpmar2026 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH