Tax News

SF consulting     19 Jan 2024

Pemerintah Wacanakan Tunda Penerapan Pajak Hiburan

(Jakarta) Polemik penerapan pajak hiburan terus berlanjut. Usai Kementerian Keuangan menjelaskan ihwal penerapan pajak hiburan, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pemerintah mewacanakan akan menunda pajak hiburan tertentu sebesar minimal 40 %, usai mendulang banyak protes dari kalangan pengusaha hiburan.
 
Dikutip dari CNN Indonesia, Menko Luhut turun untuk menuntaskan keberatan masyarakat saat berada di Bali beberapa waktu lalu. Setelah mendengarkan protes tersebut, Menko Luhut disebut langsung mengumpulkan instansi terkait untuk membahas kenaikan pajak hiburan tersebut. “Sehingga kemarin kita putuskan ditunda, kita evaluasi, dan kemudian judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saya pikir itu harus kita pertimbangkan karena keberpihakan kita ke rakyat kecil sangat tinggi, karena itu banyak menyangkut pedagang-pedagang kecil juga,” ungkap Menko Luhut yang dikutip pada Kamis (18/01).
 
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menggelar media briefing terkait pengenaan pajak hiburan sebagai respon atas polemik yang terjadi. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK, Lydia Kurniawati Christyana menjelaskan bahwa pengusaha dapat mengajukan insentif fiskal apabila merasa keberatan dengan tarif tersebut. Insentif fiskal yang dimaksud adalah berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok pajak.
 
“Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 %, silakan berdasarkan assessment daerahnya melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak,” jelas Lydia pada Selasa (16/01). Lydia menambahkan bahwa insentif fiskal tersebut dapat diberikan atas permohonan pelaku usaha, atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan beberapa pertimbangan yang relevan.
 
Polemik pajak hiburan yang terus bergulir berawal dari diterapkannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Sebab pada UU HKPD, tarif pajak hiburan tertentu seperti usaha diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditarik naik menjadi 40 % - 75 %. Padahal, aturan sebelumnya, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tidak mencantumkan batas bawah pajak hiburan kelompok tersebut. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #hiburan #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

Follow-up on Concrete Data

SF Consulting's October 2025 Tax Newsletter Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsoct25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

A New Era for Tax Refunds in Indonesia

SFc Tax Newsletter September 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxsept25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH