Bisnis, JAKARTA — Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kajian yang menunjukkan bahwa rencana penaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) akan menggerus pertumbuhan ekonomi hingga 0,12%.

Hal itu dipicu oleh dampak dari kebijakan tak populis tersebut yang pada gilirannya akan mengatrol harga jual barang kena pajak/jasa kena pajak (BKP/JKP).

Alhasil, konsumsi rumah tangga yang menjadi mesin utama pemantik laju produk domestik bruto (PDB) juga akan tereduksi, yakni mencapai 3,2%.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan rencana kebijakan kenaikan PPN itu memang akan memberi dampak kenaikan pendapatan negara antara Rp350 triliun-375 triliun.

“Namun, itu juga akan memberi dampak pelambatan pertumbuhan ekonomi 0,12%, konsumsi masyarakat turun 3,2%, upah minimal anjlok, dan pemerintah kan menghadapi banyak risiko ekonomi,” jelasnya, Senin (18/3).

Dia memahami kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari UU No. 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun menurutnya, ada banyak instrumen yang bisa dimainkan ketimbang mengutak-atik tarif pajak atas konsumsi masyarakat.

Misalnya pembenahan administrasi data perpajakan, memperluas wajib pajak, termasuk mendorong transformasi shadow economy masuk menjadi ekonomi formal agar bisa terjangkau pajak, termasuk sektor digital yang tumbuh pesat.

“Kenapa hal-hal seperti tidak lebih diutamakan, ketimbang menaikkan PPN,” ujarnya.

Rencananya, pemerintah akan menaikkan tarif PPN dari 11% menjadi 12% yang berlaku per tahun depan.

Sekadar mengingatkan, kebijakan PPN bersifat distortif. Artinya, perilaku masyarakat yang dalam konteks ini pola konsumsi akan pula terpengaruh.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono tak memungkiri adanya risiko tergerusnya ekonomi nasional lantaran susutnya konsumsi rumah tangga yang berkontribusi besar pada struktur PDB.

“Penurunan konsumsi akan menimpa siapapun, termasuk kelas menengah dan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi,” katanya. (Annasa R. Kamalina/Tegar Arief)