Harian Bisnis Indonesia     17 Nov 2020

Otonomi Daerah Tak Goyah

Bisnis, JAKARTA — Kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif dan retribusi masih kukuh setelah pemerintah pusat memutuskan untuk melakukan intervensi khusus pada program prioritas nasional. Artinya, di luar program ...

Harian Kompas     16 Nov 2020

Kondisi Belum Pulih, Pengajuan Insentif Rendah

JAKARTA, KOMPAS - Pengajuan insentif pengurangan pajak yang masih rendah juga dipengaruhi tren perlambatan pertumbuhan investasi. Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi kondisi ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum pulih. ...

Harian Kompas     16 Nov 2020

Kondisi Belum Pulih, Pengajuan Insentif Rendah

JAKARTA, KOMPAS - Pengajuan insentif pengurangan pajak yang masih rendah juga dipengaruhi tren perlambatan pertumbuhan investasi. Kondisi ini sekaligus mengonfirmasi kondisi ekonomi yang terkena dampak pandemi Covid-19 belum pulih. ...

Harian Bisnis Indonesia     16 Nov 2020

JKN Tunggu Aliran Pajak Rokok

Bisnis, JAKARTA — Alokasi pendapatan negara dari pajak rokok kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hingga kini masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dana ...

Harian Bisnis Indonesia     16 Nov 2020

JKN Tunggu Aliran Pajak Rokok

Bisnis, JAKARTA — Alokasi pendapatan negara dari pajak rokok kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan hingga kini masih belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, padahal dana ...

kontan.co.id     13 Nov 2020

Nasional Insentif pajak karyawan belum banyak dimanfaatkan, ini kata Menkeu Sri Mulyani

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebtkan, realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 masih minim akibat rendahnya pelaporan oleh perusahaan. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, ...

kontan.co.id     13 Nov 2020

Nasional Insentif pajak karyawan belum banyak dimanfaatkan, ini kata Menkeu Sri Mulyani

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebtkan, realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 masih minim akibat rendahnya pelaporan oleh perusahaan. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, ...


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024