1181.

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-27/PJ/2012 TENTANG BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN ...

1182.

MUTASI PARA PEJABAT FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK MADYA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SESUAI DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK-730/KMK.01/UP.11/2017

1183.

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA ...

1184.

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS ...

1185.

PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017

1186.

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA ...

1187.

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 76/PMK.03/2013 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNTUK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI, ...

1188.

PEMBERITAHUAN DOWN-TIME APLIKASI e-NOFA DAN e-FAKTUR DAN PELUNCURAN APLIKASI e-FAKTUR DESKTOP VERSI V2.0, e-FAKTUR WEB-BASED, DAN e-FAKTUR HOST-TO-HOST

1189.

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA ...

1190.

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN HARTA SELAIN KAS YANG DIPERLAKUKAN ATAU DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 18 UNDANG-UNDANG PENGAMPUNAN PAJAK