Tax News

SF consulting     17 Mar 2025

9 Pemda Sepakat Perkuat Penerimaan Perpajakan Lewat OP4D

(Surakarta) Sebanyak sembilan pemerintah daerah (Pemda) di Jawa Tengah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (OP4D) Tahap VI Tahun 2025. Penandatanganan ini dilakukan secara daring pada Rabu (12/3) bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan.

Kesembilan Pemda tersebut meliputi Kabupaten Wonogiri, Klaten, Kebumen, Purworejo, Magelang, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, serta Kota Magelang.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program nasional yang diikuti oleh 129 Pemda dari berbagai daerah di Indonesia. 

Penandatanganan dilakukan secara virtual oleh masing-masing kepala daerah yang didampingi oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak di wilayahnya. Acara yang berlangsung melalui Zoom Clouds Meeting ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Luky Alfirman.

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi, menyebutkan bahwa sebelumnya sudah ada 367 Pemda di Indonesia yang menjalin kerja sama serupa. Dengan tambahan sembilan Pemda tahun ini, total Pemda di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah II yang tergabung dalam kerja sama ini menjadi 17. 

“Penandatanganan PKS OP4D Tahap VI Tahun 2025 ini merupakan langkah strategis dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah. Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mendorong kemandirian keuangan Pemda melalui penguatan pengelolaan pajak daerah,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Etty Rachmiyanthi yang dikutip pada Minggu (16/03).

PKS OP4D telah berlangsung sejak 2019 dengan tujuan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah. Kerja sama ini meliputi berbagai aspek, seperti pertukaran data perpajakan, pengawasan wajib pajak bersama, peningkatan kapasitas fiskal daerah, serta pendampingan teknis dalam pengelolaan pajak daerah.

Melalui kerja sama ini, pemerintah pusat dan daerah dapat memperbaiki tata kelola pajak daerah serta meningkatkan penerimaan pajak yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. PKS OP4D menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah serta memperkuat sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat dalam mengelola pendapatan pajak secara lebih efisien. (Rp)

Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kanwilpajak #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance

How does the Minister of Finance Regulation No. 15 of 2025 on Tax Audits impact compliance with Transfer Pricing Documentation (English)

SF Consulting Transfer Pricing Newsletter April 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/tpapril25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax Criminal Investigations PMK Regulation No.17 Year 2025

SFc Tax Newsletter April 2025 Follow link below to read more and download the complete article https://tinyurl.com/taxapril25 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...

Tax News

SFC Videos

Search



Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024



Tax Regulations

Keputusan Menteri Keuangan
No:13/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:16 Tahun 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...

Peraturan Menteri Keuangan
No:15 Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

Keputusan Menteri Keuangan
No:12/KM.10/KF.4/2024

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...

Pengumuman
No:PENG - 8/PJ.09/2024

JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...

Pengumuman
No:PENG - 7/PJ.09/2024

JAM LAYANAN SELAMA BULAN RAMADAN 1445 HIJRIAH