SF consulting     3 Oct 2024

Pemerintah Terus Integrasikan Kebijakan Tata Kelola Kelapa Sawit Berkelanjutan

(Jakarta) Industri kelapa sawit Indonesia terus menunjukkan perannya sebagai komoditas strategis dengan kontribusi sekitar 42 % dari total pasokan minyak nabati dunia. Dengan pangsa pasar global mencapai 60 % dari produksi CPO, nilai ekspor produk kelapa sawit Indonesia mencapai US$ 40 miliar, berkontribusi 14,2 % terhadap total ekspor non-migas nasional.
 
Dalam sebuah acara Policy Brief, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pentingnya integrasi kebijakan dalam tata kelola kelapa sawit yang berkelanjutan. Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden mengenai Strategi dan Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (SANAS KSB) untuk periode 2025-2029. Selain itu, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dibentuk sejak 2015 terus berfungsi untuk merumuskan kebijakan terkait industri kelapa sawit secara menyeluruh.
 
Kebijakan mandatori biodiesel yang telah berlangsung sejak 2009 menjadi salah satu langkah nyata dalam hilirisasi produk kelapa sawit. Dengan program B35 yang sukses mengurangi emisi gas rumah kaca, pemerintah menargetkan penyaluran B40 pada 2025. “Karena pertama kita tidak ingin menggantungkan kepada impor solar, jadi memproduksi biofuel yang merupakan arahan Pemerintahan ke depan. Sekarang B35 diharapkan bisa ke B40, bahkan ke B100 walaupun dengan teknologi berbeda. Jadi, ini yang Pemerintah akan terus dorong,” ungkap Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip pada Rabu (02/10).
 
Di sisi lain, pemerintah sedang mengembangkan palm kernel expeller (PKE) sebagai pakan ternak dan bahan baku bioetanol. PKE juga diharapkan dapat berkontribusi pada inisiatif Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) yang diakui secara internasional. Kemenko Perekonomian telah membentuk tim khusus untuk mempercepat pemanfaatan PKE dalam konteks tersebut.
 
Menghadapi tantangan global, terutama terkait regulasi dari Uni Eropa tentang deforestasi, pemerintah juga telah membangun Dasbor Nasional Data dan Informasi Komoditi Berkelanjutan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan legalitas dan asal-usul lahan perkebunan, di mana informasi tersebut dapat diperoleh melalui Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) dari Kementerian Pertanian. (Rp)
 
Konsultan pajak 
https://bit.ly/sfcnews
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #kelapasawit #kanwilbeacukai #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024