Bisnis, JAKARTA — Jalur menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan makin terjal sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran gangguan rantai pasok, dinamika harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga ancaman resesi di sejumlah negara utama.
Otoritas fiskal bahkan meneropong postur anggaran pada tahun depan berisiko berubah haluan dari racikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada lima tantangan yang diwaspadai pemerintah dan memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi.
Pertama, scarring effect sisi supply yang masih berlanjut sehingga berpotensi memicu inflasi. Kedua, perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan eknonomi domestik.
Ketiga, perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai. Keempat, pengetatan kebijakan moneter secara agresif yang memicu cost of fund tinggi dan menekan rupiah. Kelima, potensi moderasi harga komoditas.
“[Risikonya] pendapatan turun, belanja naik. Tetapi defisit APBN kita pastikan bisa tetap turun di bawah 3% [terhadap produk domestik bruto/PDB],” katanya, Kamis (27/10).
Prospek fiskal yang penuh dengan kerikil tajam itu berpotensi membuka ruang kocok ulang postur anggaran pada tahun ini. Musababnya, APBN 2023 telah disepakati dan akan segera diundangkan.
Dalam APBN 2023, pendapatan dari pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara ditargetkan senilai Rp1.718,03 triliun, naik 15,69% dari target APBN 2022 Perubahan yang termuat dalam Perpres No. 98/2022.
Celakanya, belanja negara justru turun yakni dari Rp3.106,43 triliun dalam APBN 2022 Perubahan menjadi Rp3.061,17 triliun, atau terpangkas 1,45%.
Kondisi inilah yang kemudian menyulitkan langkah pemerintah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal, yang salah satunya mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.
Suahasil menambahkan, meskipun dihadapkan pada tantangan, APBN akan tetap difungsikan sebagai instrumen utama negara dalam merespons dinamika ekonomi pada tahun depan.
Strategi yang dilakukan adalah dengan mengakselerasi sektor-sektor utama yang menggerakkan ekonomi, di antaranya adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. “Ketika nanti konsumsi, investasi, ekspor naik, APBN kita sehatkan lagi,” ujarnya.
Dalam rangka memacu investasi, pemerintah pun menyiapkan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan penghiliran. Trik ini ditempuh guna memacu aliran modal dan nilai tambah bagi perekonomian.
Merespons ekspektasi pemerintah tersebut, kalangan dunia usaha berharap pemerintah memberikan beragam kepada pebisnis sehingga mampu menguatkan daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi.
Terjaganya eksistensi bisnis akan turut memacu laju ekonomi lebih kencang sehingga penyehatan fiskal pun bisa makin cepat.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan stimulus yang dinantikan oleh dunia usaha antara lain perpanjangan restrukturisasi kredit dan instrumen penunjang lainnya untuk mendukung geliat bisnis. “Kami berharap restrukturisasi diperpanjang karena itu cukup produktif bagi dunia usaha,” katanya.
Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan yang paling mungkin dilakukan pemerintah tahun depan adalah melakukan ekstensifikasi objek pajak dan cukai, termasuk mulai memberlakukan pajak karbon dan perluasan barang kena cukai untuk mendongkrak penerimaan.
SFc Customs Newsletter February 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sfcustomsjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SF Consulting Tax Newsletter January 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sftaxjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor ...
(Jakarta) Dirjen Bea Cukai, Askolani menjelaskan aturan terbaru mengenai barang bawaan penumpang yang menuai kritik. Aturan yang tercantum dalam ...
(Jakarta) Kinerja perpajakan DKI Jakarta telah mencapai angka signifikan sebesar Rp 179,85 Triliun hingga akhir Februari 2024. Di tengah ...
(Medan) Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, mendapat izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...