Harian Bisnis Indonesia     28 Oct 2022

Gerigi di Jalur Konsolidasi

Bisnis, JAKARTA — Jalur menuju konsolidasi fiskal pada tahun depan makin terjal sejalan dengan meningkatnya kekhawatiran gangguan rantai pasok, dinamika harga komoditas, lonjakan inflasi, hingga ancaman resesi di sejumlah negara utama.

Otoritas fiskal bahkan meneropong postur anggaran pada tahun depan berisiko berubah haluan dari racikan yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan ada lima tantangan yang diwaspadai pemerintah dan memicu meningkatnya ketidakpastian ekonomi.

Pertama, scarring effect sisi supply yang masih berlanjut sehingga berpotensi memicu inflasi. Kedua, perlambatan ekonomi global memengaruhi laju pertumbuhan eknonomi domestik.

Ketiga, perang di Ukraina menyebabkan gangguan sisi suplai. Keempat, pengetatan kebijakan moneter secara agresif yang memicu cost of fund tinggi dan menekan rupiah. Kelima, potensi moderasi harga komoditas.

“[Risikonya] pendapatan turun, belanja naik. Tetapi defisit APBN kita pastikan bisa tetap turun di bawah 3% [terhadap produk domestik bruto/PDB],” katanya, Kamis (27/10).

Prospek fiskal yang penuh dengan kerikil tajam itu berpotensi membuka ruang kocok ulang postur anggaran pada tahun ini. Musababnya, APBN 2023 telah disepakati dan akan segera diundangkan.

Dalam APBN 2023, pendapatan dari pajak yang menjadi tulang punggung penerimaan negara ditargetkan senilai Rp1.718,03 triliun, naik 15,69% dari target APBN 2022 Perubahan yang termuat dalam Perpres No. 98/2022.

Celakanya, belanja negara justru turun yakni dari Rp3.106,43 triliun dalam APBN 2022 Perubahan menjadi Rp3.061,17 triliun, atau terpangkas 1,45%.

Kondisi inilah yang kemudian menyulitkan langkah pemerintah untuk mewujudkan konsolidasi fiskal, yang salah satunya mewajibkan defisit di bawah 3% terhadap PDB.

Suahasil menambahkan, meskipun dihadapkan pada tantangan, APBN akan tetap difungsikan sebagai instrumen utama negara dalam merespons dinamika ekonomi pada tahun depan.

Strategi yang dilakukan adalah dengan mengakselerasi sektor-sektor utama yang menggerakkan ekonomi, di antaranya adalah konsumsi rumah tangga, ekspor, dan investasi. “Ketika nanti konsumsi, investasi, ekspor naik, APBN kita sehatkan lagi,” ujarnya.

Dalam rangka memacu investasi, pemerintah pun menyiapkan insentif bagi pelaku usaha yang melakukan penghiliran. Trik ini ditempuh guna memacu aliran modal dan nilai tambah bagi perekonomian.

Merespons ekspektasi pemerintah tersebut, kalangan dunia usaha berharap pemerintah memberikan beragam kepada pebisnis sehingga mampu menguatkan daya tahan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Terjaganya eksistensi bisnis akan turut memacu laju ekonomi lebih kencang sehingga penyehatan fiskal pun bisa makin cepat.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Shinta Kamdani mengatakan stimulus yang dinantikan oleh dunia usaha antara lain perpanjangan restrukturisasi kredit dan instrumen penunjang lainnya untuk mendukung geliat bisnis. “Kami berharap restrukturisasi diperpanjang karena itu cukup produktif bagi dunia usaha,” katanya.

Ketua Komite Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan yang paling mungkin dilakukan pemerintah tahun depan adalah melakukan ekstensifikasi objek pajak dan cukai, termasuk mulai memberlakukan pajak karbon dan perluasan barang kena cukai untuk mendongkrak penerimaan. 


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17068.99
USD 15710
GBP 19949.11
AUD 10293.61
SGD 11699.88
* Rupiah

Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024