SF consulting     25 Nov 2021

Menkeu Pastikan RUU HKPD Tidak Bertujuan Untuk Resentralisasi Fiskal

(Jakarta) Rancangan Undang-undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (RUU HKPD) dipastikan disusun demi memperkuat kondisi pengelolaan keuangan daerah. Dengan tegas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa RUU HKPD tidak bertujuan untuk upaya resentralisasi fiskal.
 
“Ini sekali lagi tidak mengurangi kewenangan daerah. Justru kalau fiskal pusat dan daerah sinkron maka tujuan-tujuan pembangunan di daerah akan lebih mudah dan lebih cepat tercapai. Jadi kami ingin menyampaikan secara tegas bahwa RUU ini tujuannya adalah agar instrumen APBN maupun instrumen APBD dua-duanya memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai tujuan bernegara,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat pengesahan RUU HKPD dengan Komisi XI DPR RI yang dikutip pada Rabu (24/11).
 
Dalam pokok pikiran pembentukan RUU HKPD, terdapat empat pilar utama yaitu pertama mengembangkan hubungan keuangan pusat dan daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal. Hal tersebut dilakukan melalui perbaikan instrumen Dana Bagi Hasil (DBH), sedangkan upaya meminimalkan ketimpangan horizontal terutama dilakukan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 
Kedua ialah dengan mengembangkan sistem pajak daerah yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien. Dalam hal ini, upaya memperkuat reformasi perpajakan dan retribusi daerah melalui penyederhanaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) untuk mengurangi biaya administrasi pemungutan. Meskipun terdapat penyederhanaan jenis PDRD, hal tersebut bukan untuk mengurangi jumlah PDRD yang akan diterima daerah, namun justru ditujukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah secara terukur.
 
Ketiga ialah mendorong peningkatan kualitas belanja daerah. Sedangkan terakhir atau  keempat yaitu harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini tujuan agar gerak langkah pusat dan daerah menjadi lebih harmonis, sehingga target-target pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat lebih mudah dicapai, dengan cara yang lebih efisien dan lebih efektif. (Rp)

Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #uuhkpd #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16044.36
USD 14272
GBP 19056.28
AUD 10264.85
SGD 10436.42
* Rupiah

Berlaku : 1 Dec 2021 - 7 Dec 2021