SF consulting     22 Oct 2021

PMK 141 Terbit, Menkeu Dorong Kendaraan Rendah Karbon

(Jakarta) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatur ulang ketentuan tarif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) mobil. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.010/2021 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Tata Cara Pengenaan, Pemberian dan Penatausahaan Pembebasan, dan Pengembalian PPnBM.
 
Selain itu, PMK 141/2021 juga merupakan aturan pelaksana atas PPnBM mobil listrik. Beleid tersebut diundangkan pada 13 Oktober 2021 dan mulai berlaku efektif per 16 Oktober 2021. “Untuk mempercepat penurunan emisi gas buang yang bersumber dari kendaraan bermotor, dan untuk mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan, perlu melakukan penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah,” ungkap kutipan pertimbangan dalam PMK 141/2021 yang dikutip pada Kamis (21/10).
 
Dikutip dari Bisnis.com, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa penerbitan PMK 141/2021 mengenai Pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk mendorong penciptaan kendaraan rendah emisi karbon. “Pada dasarnya aturan ini diterbitkan sebagai salah satu wujud implementasi atas arah kebijakan industri dan teknologi transportasi di Indonesia pada masa depan sesuai dengan road map kementerian teknis terkait, yang bertujuan untuk menciptakan kendaraan rendah karbon,” ungkap Direktur P2Humas DJP, Neilmaldrin Noor yang dikutip pada Kamis (21/10).
 
Dalam beleid tersebut terdapat tiga ketentuan yang mendasarinya antara lain kapasitas mesin, konsumsi bahan bakar atau tingkat emisi CO2, serta teknologi yang digunakan. PMK 141/2021 yang juga mengatur tata cara pengenaan, pemberian, serta penatausahaan dan pembebasan PPnBM berlaku mulai 16 Oktober 2021.
 
Terbitnya aturan ini diharapkan dapat mempercepat penurunan emisi gas buang kendaraan bermotor. Disamping itu pemerintah berupaya mendorong penggunaan kendaraan bermotor yang hemat energi dan ramah lingkungan. Terbitnya PMK 141/2021 juga merupakan bentuk penyesuaian kebijakan mengenai jenis kendaraan bermotor yang dikenai PPnBM, dan mencabut aturan sebelumnya dalam PMK 64/2014 dan PMK 33/2017. (Rp)

Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #emisikarbon #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16044.36
USD 14272
GBP 19056.28
AUD 10264.85
SGD 10436.42
* Rupiah

Berlaku : 1 Dec 2021 - 7 Dec 2021