Bisnis, JAKARTA — Praktik tindak pidana di bidang per-pajakan masih cukup marak. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, potensi penerimaan negara dari praktik gelap itu mencapai Rp665,39 miliar selama Januari—Agustus 2021.
Dari jumlah tersebut, PPATK berhasil mengamankan penerimaan negara senilai Rp13,72 miliar setelah dilakukan analisa pengolahan informasi.
“[Perincian dana] ini terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang perpajakan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, Selasa (21/12).
Dia menjelaskan, PPATK telah menyampaikan sebanyak 115 hasil analisa dan 41 informasi kepada Ditjen Pajak Kementerian Keuangan terkait dengan indikasi dugaan tindak pidana di bidang perpajakan.
Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh otoritas pajak dan berhasil mengamankan penerimaan negara senilai Rp13,72 miliar sepanjang tahun berjalan hingga Agustus 2021.
Ivan menambahkan, perpajakan menjadi salah satu bidang yang paling rawan terhadap praktik tindak pidana serta pencucian uang.
Hal ini menegaskan bahwa celah penghindaran pajak di Indonesia masih cukup terbuka. “Bidang perpajakan cukup banyak [kasus dan laporan yang ditangani PPATK],” ujarnya.
Praktik penghindaran dan tindak pidana perpajakan memang menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan negara.
Mengutip Laporan PPATK Semester I 2021, tertangkap adanya transaksi jumbo yang dilakukan oleh 500.000 rekening gelap atau tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di bidang dagang-el.
Temuan ini menjadi penanda bahwa aktivitas keuangan di lingkaran shadow economy masih belum tertangani dengan baik oleh otoritas fiskal dan pihak terkait lainnya.
PPATK dan Ditjen Pajak Kementerian keuangan pun telah bekerja sama untuk mengungkap shadow economy.
Termasuk di dalam kolaborasi itu adalah mendeteksi adanya praktik pencucucian uang berbasis perdagangan atau trade based money laundering.
“Kerja sama PPATK dengan Ditjen Pajak juga secara nyata berhasil meningkatkan penerimaan negara sebesar Rp76,40 miliar selama periode Januari—Juni 2021,” tulis PPATK.
SFc Customs Newsletter February 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sfcustomsjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
SF Consulting Tax Newsletter January 2024 Follow link below to read more and download the complete article bit.ly/sftaxjan24 Visit our website www.sfconsulting.co.id ...
Ditjen Pajak (DJP) menjelaskan soal viralnya potongan pajak THR yang lebih besar akibat penerapan PPh 21 skema TER. Bisnis.com ...
Jumlah wajib pajak yang telah melaporkan SPT Tahunan tersebut meningkat sebesar 11,36% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada ...
(Jakarta) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencapai kemajuan signifikan dalam pemadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor ...
(Jakarta) Dirjen Bea Cukai, Askolani menjelaskan aturan terbaru mengenai barang bawaan penumpang yang menuai kritik. Aturan yang tercantum dalam ...
(Jakarta) Kinerja perpajakan DKI Jakarta telah mencapai angka signifikan sebesar Rp 179,85 Triliun hingga akhir Februari 2024. Di tengah ...
(Medan) Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan minyak kelapa sawit dan turunannya, mendapat izin fasilitas Tempat Penimbunan Berikat ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
EUR | 17068.99 |
USD | 15710 |
GBP | 19949.11 |
AUD | 10293.61 |
SGD | 11699.88 |
* Rupiah |
Berlaku : 27 Mar 2024 - 2 Apr 2024
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG ...
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ...
JADWAL LAYANAN PAJAK DI LUAR KANTOR (LDK) ATAU POJOK PAJAK ...