SF consulting     15 Jul 2021

PMK 83 Terbit, Masa Insentif Pajak PP 29 Tahun 2020 Diperpanjang Hingga Desember 2021

(Jakarta) Pemerintah melalui Kementerian Keuangan turut memperpanjang masa pemberlakuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) yang telah diatur dalam PP 29 tahun 2020 melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83/PMK.03/2021. Melalui beleid ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali menambah waktu pemberian fasilitas PPh dalam rangka penanganan Covid-19 tersebut hingga 31 Desember 2021, setelah sebelumnya Insentif ini telah diperpanjang hingga 31 Desember 2020 melalui PMK 143 tahun 2020 dan hingga akhir Juni 2021 melalui PMK 239 tahun 2020.
 
“Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.03/2020 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) hanya memberikan fasilitas Pajak Penghasilan bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam penanganan COVID-19 hingga 30 Juni 2021 sehingga perlu diubah,” ungkap kutipan pertimbangan PMK 83 tahun 2021, yang dikutip pada Rabu (14/07).
 
Setidaknya ada 4 fasilitas PPh yang masa berlakunya diperpanjang. Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga. Kedua, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.
 
Ketiga, pengenaan tarif PPh sebesar 0 % dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan. Artinya tenaga kesehatan serta tenaga pendukung kesehatan yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lain dari pemerintah, mendapat PPh 0%.
 
Dan keempat, pengenaan tarif PPh sebesar 0 % dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta. Dengan ketentuan ini wajib pajak yang menyewakan tanah, bangunan atau harta lainnya kepada pemerintah dalam rangka penanganan Covid-19 dan mendapatkan penghasilan sewa dari pemerintah, juga mendapat PPh 0 %. (Rp)
 
Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #peraturanmenterikeuangan #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16805.52
USD 14248
GBP 19684.18
AUD 10438.08
SGD 10604.82
* Rupiah

Berlaku : 22 Sep 2021 - 28 Sep 2021