Harian Bisnis Indonesia     21 Jul 2021

Rezim Obral Tarif Pajak Berakhir

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah segera menghentikan kebijakan obral tarif pajak untuk menarik investasi sejalan dengan disepakatinya konsensus dua pilar dalam Organisation for Economic Cooperation and Development/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting.
 
Pada pekan lalu, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral kelompok G20 telah sepakat untuk mendukung penerapan  solusi  berbasis konsensus dua pilar  Organisation  for  Economic Cooperation and Development (OECD)  tersebut.
 
Dalam  Pilar  1,  Indonesia  sebagai  salah  satu  negara  pasar  dari  perusahaan  multinasional,  berkesempatan mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang  diterima  perusahaan  multi-nasional. (Bisnis,  16/7).
 
Adapun Pilar 2 ditujukan untuk mengatasi  isu  Base  Erosion  and Profi t Shifting (BEPS) dengan memastikan  perusahaan  multinasional  dengan minimal omzet  konsolidasi sebesar 750 juta euro membayar Pajak Penghasilan (PPh) dengan tarif minimal 15% di ne-gara  domisili.
 
Pilar 2 ini menghilangkan adanya  persaingan  tarif  pajak  yang  tidak sehat sehingga menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.
 
Inilah kemudian yang memaksa pemerintah untuk menghentikan aksi obral tarif yang selama ini dilakukan  secara  jorjoran untuk memancing minat investasi di Tanah Air.
 
Sejalan dengan  disepakatinya  Pilar 2 itu, maka otoritas  fi skal tidak bisa menerapkan tarif pajak efektif di bawah 15%, angka yang telah  disepakati oleh komunitas  global.
 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu pun mengakui bahwa dengan kesepakatan itu keputusan investasi tidak lagi berdasarkan  tarif pajak, melainkan berdasarkan faktor  fundamental. 
 
Dia  pun  optimistis  investasi  di  Tanah  Air  tetap  prospektif  dan  meningkat  kendati  pemerintah  tidak  lagi  menerapkan  kebijakan  obral  insentif  pada  tahun-tahun  mendatang.
 
“Pemerintah cukup optimis bahwa  investasi  di  Indonesia  tetap  akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural  yang  berdampak  positif  pada  peningkatan  iklim  usaha,”  kata  Febrio,  akhir  pekan  lalu.
 
Kendati berisiko mengikis daya tarik  investasi,  Febrio  menjelaskan  bahwa  sistem  perpajakan  internasional  yang  baru  ini  selaras  dengan semangat reformasi perpajakan nasional yang  salah  satunya bertujuan meningkatkan basis  pemajakan  secara  adil.
 
Bagi emerging  countries  seperti Indonesia,  hal  ini  penting  untuk  mengoptimalisasi  sumber  penerimaan.

Sebab,  salah  satu  rendahnya  rasio  pajak  terhadap  Produk  Domestik Bruto (PDB) adalah belum mampunya sistem pemajakan menangkap  peningkatan  aktivitas  ekonomi,  termasuk  maraknya  praktik  BEPS.
 
Berkaca  pada  data  OECD,  60%-80%  perdagangan  internasional  merupakan  transaksi  afiliasi  perusahaan  multinasional  yang ditujukan untuk menghindari pajak dengan cara memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih  rendah.
 
Adapun  di  Indonesia,  laporan  wajib  pajak  menunjukkan  bah-wa  37%-42%  PDB  merupakan  transaksi  afiliasi.
 
“Bila dibiarkan, hal ini tentunya merugikan bagi perpajakan Indonesia.  Dengan  adanya  tambahan  hak atas pemajakan dalam kedua pilar,  basis  pajak  Indonesia  akan  meningkat”,  jelas  Febrio.
 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan bahwa pajak tetap  akan  menjadi  instrumen  pemanis  bagi  pelaku  usaha  di  Tanah  Air.
 
Di tengah upaya pemulihan ekonomi dari pandemi  Covid-19, kata Suahasil, insentif tetap menjadi  senjata  utama  pemerintah  untuk  menghidupkan  kembali  geliat  bisnis.
 
Hanya saja, Suahasil tidak secara tegas  mengatakan  bahwa  derasnya  kucuran  insentif  tetap  akan  diberlakukan  untuk  memancing  investasi.
 
“Kita pakai semua insentif pajak untuk mendorong perekonomian, tapi kita hitung. Ini menjadi logika  berpikir  yang  menjadi  sangat  penting,”  kata  dia.
 
Pengamat  Pajak  Center  for  Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, pemerintah  masih  memiliki  celah  untuk menetapkan tarif pajak di bawah 15%. Pasalnya  konsensus  global  mengakomodasi adanya substance carve out, di mana perusahaan bisa mendapatkan  pengecualian  tarif.
 
“Masih  ada  klausul  substance carve out. Dengan adanya substance carve out ini,  maka  perusahaan  yang beroperasi di negara dengan tarif lebih rendah dari 15% dapat pengecualian,”  kata  dia.
 
Menurutnya, substance carve out bisa dimanfaatkan oleh perusahaan  atau  investor  yang  memiliki  dampak  besar  terhadap  ekonomi  di  suatu  negara.
 
Misalnya perusahaan yang mendirikan basis produksi atau pabrik di  Indonesia  sehingga  memiliki  penyerapan  tenaga  kerja  dalam  jumlah  besar  dan  efek  berganda  lainnya.
 
TIDAK SEIMBANG
 
Pengajar Ekonomi Universitas Diponegoro Wahyu Widodo menilai, insentif  fiskal tidak selalu seimbang dengan realisasi  investasi yang  masuk ke dalam  negeri.
 
Menurutnya, insentif bagi pemodal masih dibutuhkan. Namun di sisi lain pemerintah  juga  perlu  melakukan perbaikan dari sisi administrasi dan efisiensi  waktu.
 
Perbaikan pada kedua hal itu menurutnya mampu meningkatkan tingkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) di  Indonesia.
 
“Kebijakan insentif pajak sebenarnya  terkait  dengan  kebijakan  lain  misalnya  OEDB. Kalau aspek yang lain tidak  mendukung  insentif  pajak, otomatis akan berpengaruh pada realisasi,” jelasnya.
 
Sementara itu, pada tahun depan pemerintah menargetkan investasi  pada  tahun  depan  mencapai  Rp1.200 triliun, naik dibandingkan dengan  target  yang  ditetapkan  pada  tahun  ini  yakni  mencapai  Rp900  triliun.
 
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia  mengatakan  salah  satu  strategi  untuk  merealisasikan  target  itu  adalah  memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia, termasuk melalui UU No.  11/2020  tentang  Cipta  Kerja.
 
“Peran  perwakilan  Indonesia  seperti  KBRI  maupun  KJRI  sebagai  garda  terdepan  bagaimana  menarik  investor,”  kata  Bahlil. 

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17133.13
USD 14497
GBP 20050.22
AUD 10793.89
SGD 10704.26
* Rupiah

Berlaku : 21 Jul 2021 - 27 Jul 2021