SF consulting     19 Jan 2021

Pengusaha Minta Pemerintah Tak Perpanjang PPKM Jawa-Bali

(Jakarta) Pengusaha di industri perhotelan, restoran, ritel, hingga pengelola mal meminta pemerintah tidak melanjutkan kebijakan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali yang berakhir pada 25 Januari mendatang.
 
"Agar pemberlakuan PPKM yang diberlakukan pada tanggal 11-25 Januari 2021 tidak diperpanjang kembali dengan pertimbangan pusat perbelanjaan atau mal, tenant, dan toko ritel modern yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat sehingga bukan merupakan cluster penyebaran covid-19," ungkap Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani pada Senin (18/01).
 
Baik PHRI, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) dan Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), menilai kebijakan PPKM sangat menekan pengusaha di berbagai sektor. Hal ini akibat kebijakan itu menurunkan kapasitas, keterisian atau okupansi, jam operasional, pendapatan, arus kas dunia usaha.
 
Pengusaha juga meminta agar setelah PPKM selesai, pemerintah memperbolehkan hotel, restoran, ritel, dan mal untuk beroperasi sampai pukul 21.00 WIB. Begitu juga dengan ketentuan kapasitas makan di tempat alias dine in dari 25 persen menjadi 50 persen. Sebab, makan malam merupakan sumber pendapatan utama restoran dan mal.
 
Tak hanya meminta tidak melanjutkan PPKM, para pengusaha juga meminta sejumlah bantuan kepada pemerintah, seperti bantuan gaji karyawan hingga pengurangan atau penghapusan pungutan PPh, PPN dan berbagai jenis pajak daerah. (Rp)
 
Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #ppkm #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance  


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16965.9
USD 14028
GBP 19574.12
AUD 10948.23
SGD 10575.55
* Rupiah

Berlaku : 24 Feb 2021 - 2 Mar 2021