Bisnis.com     19 Jan 2021

Insentif Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tak Tepat Sasaran

(Bisnis.com) Insentif kemudahaan impor berupa pembebasan bea bagi 33 sektor industri tidak terutilisasi dengan maksimal sepanjang 2020. Hal ini membuktikan stimulus fiskal tersebut tidak tepat sasaran untuk menggairahkan kinerja industri.
 
Sekadar catatan, insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomer 134/2020 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) atas Impor Barang dan Bahan untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa oleh Industri Sektor Tertentu yang Terdampak Pandemi Covid-19.
 
Untuk diketahui, alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah untuk 33 sektor industri yang terdampak pandemi mencapai Rp583,28 miliar. Kebijakan tersebut diimplementasikan pada 22 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
 
“Adapun, sejak pertama kali diimplementasikan sampai dengan berakhirnya masa pemanfaatan fasilitas, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan BM DTP sebanyak 915 surat keputusan dengan nilai BM DTP sebesar Rp107,29 miliar atau sebesar 18,39 persen dari total pagu anggaran yang disediakan pada PMK,” ujar Syarief kepada Bisnis.com, Senin (18/1/2021).
 
Menurut Syarief, penanggungan bea masuk oleh pemerintah sejatinya ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri tertentu, kendati selama 12 tahun terakhir pemerintah juga sudah memberikan fasilitas tersebut untuk perusahaan existing. Namun, dengan menimbang realisasi pemanfaatan BM DTP yang rendah selama 2020, Syarief menegaskan Kementerian Keuangan tidak akan memperpanjang fasilitas tersebut pada 2021.
 
Konsultan pajak
#sfconsulting #sfgroup #pajakuntukkita #beamasuk #konsultan #pajak #legal #customs #transferpricing #compliance    


Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16965.9
USD 14028
GBP 19574.12
AUD 10948.23
SGD 10575.55
* Rupiah

Berlaku : 24 Feb 2021 - 2 Mar 2021