kontan.co.id     13 Nov 2020

Nasional Insentif pajak karyawan belum banyak dimanfaatkan, ini kata Menkeu Sri Mulyani

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebtkan, realisasi insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 masih minim akibat rendahnya pelaporan oleh perusahaan.

Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan, realisasi insentif PPh Pasal 21 yang menjadi basis pajak karyawan itu sebesar Rp 2,51 triliun. Angka tersebut cuma setara dengan 9,78% dari pagu yang dianggarkan dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sejumlah Rp 25,66 triliun.

Pagu insentif PPh Pasal 21 itu belum termasuk Rp 40 triliun cadangan anggaran yang juga menggunakan mekanisme pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Adapun, jumlah penerima yang tercatat mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP ada 129.744 wajib pajak (WP). Angka ini jauh lebih rendah dari total seluruh wajib pajak karyawan yang tercatat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu mencapai 35 juta WP di tahun lalu.

Sebagai info, batas atas penerima insentif pajak karyawan yakni pegawai yang punya penghasilan sekitar Rp 16 juta per bulan. Dalam hal ini, bukan pekerja yang mengajukan insentif, tapi pemberi kerja.

Sri Mulyani mengatakan, pihaknya akan terus melakukan komunikasi dan imbauan kepada wajib pajak untuk menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga dapat segera memanfaatkan insentif PPh Pasal 21.

Secara umum, realisasi penyerapan insentif pajak sampai dengan 9 November 2020 sebesar Rp 38,13 triliun. Angka ini setara 31,6% dari pagu yang dianggarkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sejumlah Rp 120,6 triliun.

Kata Sri Mulyani, dari realisasi insentif pajak tersebut, telah dimanfaatkan oleh sebanyak 211.476 wajib pajak (WP) di luar dari WP usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Selain WP karyawan, di antaranya ada 14.085 WP yang telah memanfaatkan insentif pembebasan PPh 22 impor, sebanyak 65.699 WP Badan menikmati angsuran PPh Pasal 25, dan 1.938 WP badan memanfaatkan pendahuluan restitusi PPN.

“Sehingga mereka (WP) juga tidak mengalami tambahan beban, sehingga jangan sampai terpaksa untuk memutus hubungan kerja, atau mengurangi jam kerja karyawannya,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11).

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16787.84
USD 14150
GBP 18784.41
AUD 10333.18
SGD 10536.27
* Rupiah

Berlaku : 25 Nov 2020 - 1 Dec 2020