Harian Bisnis Indonesia     7 Aug 2020

Pemerintah Bakal Batasi Pembebasan Pajak

Bisnis, JAKARTA — Pemerintah tengah mengkaji pembatasan pembebasan pajak atau tax exemption dalam revisi undang-undang tentang pajak barang dan jasa. Apalagi, selama ini tax exemption menjadi penyebab tidak optimalnya penerimaan pajak pertambahan nilai.

Imbas dari kurang optimalnya pemungutan adalah rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang paling rendah di Asia Pasifik.

Salah satu komoditas yang paling banyak mendapatkan pembebasan adalah sektor pertanian. Pembebasan pajak di sektor ini mengakibatkan gap antara share produk pertanian di produk domestik bruto (PDB) dengan kontribusi pertanian ke penerimaan pajak.

Data Badan Pusat Statisik (BPS) menunjukkan pada kuartal II/2020 kontribusi pertanian dan sejenisnya ke PDB mencapai 15,46%. Angka ini melesat lebih jauh dibandingkan dengan kuartal II/2019 yang mencapai 13,57%.

BPS juga mencatat, pertanian merupakan sektor yang tumbuh positif selama kuartal kedua tahun ini. Sementara itu, kontribusi penerimaan sektor pertanian ke penerimaan pajak sangat kecil, yakni kurang dari 5%.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan bah- wa indikator untuk melihat tren besaran pembebasan PPN bisa dilihat dari realisasi belanja pajak atau tax expenditure . Struktur belanja pajak memang dominan oleh PPN dibandingkan dengan pajak penghasilan (PPh).

Pengkajian ulang tax exemption , termasuk RUU tentang Pajak Ba- rang dan Jasa (PBJ) juga bisa dilihat dari kecenderungan di middle income dan high income country yang mengarahkan pendapatan pajaknya ke PPN bukan ke PPh.

“Nah ini harus dievaluasi. Di BKF itu, kami setiap tahun me- nerbitkan tax expenditure ,” kata Febrio, Kamis (6/8). Namun demikian, dia menjelaskan bahwa proses pembahasan RUU PJB masih terus dimatangkan oleh pemerintah.

Konsep RUU PJB atau PPN harus dipahami dalam konteks reformasi perpajakan. “Ini tak bisa dibicarakan dalam waktu seminggu atau hari ini,” ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Kementerian Keuangan sempat menyebut bahwa realiasai tax expenditure pada 2019 mencapai Rp250 triliun.

Adapun, pada 2018, belanja PPN tercatat mencapai Rp145,6 triliun, sedangkan belanja PPh hanya Rp63,2 triliun. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, sudah selayaknya pemerintah mengevaluasi pembatasan pembebasan pajak.

Pasalnya, prospek penerimaan pada tahun ini cukup menantang sejalan dengan tekanan akibat pandemi Covid-19. Bahkan, dampak ekonomi dari virus ini diprediksi masih berlanjut pada tahun depan.

“Memang sedang dievaluasi dan kami setuju karena tax expenditure dari pembebasan PPN angkanya besar,” kata dia.

Selain menggerus penerimaan, pembebasan pajak tersebut juga dapat mengganggu daya saing produk Tanah Air terutama di pasar global. “Ini menyebabkan distorsi bagi perekonomian, daya produk kita menjadi kurang bersaing dalam pasar global,” tegasnya.

SKEMA BERUBAH

Sementara itu, pemerintah mengubah skema pengenaan PPN kepada pengusaha kena pajak (PKP) produk pertanian dengan tujuan memberikan kepastian kepada wajib pajak. Dengan skema baru yang diterapkan pemerintah, para pelaku usaha di sektor pertanian yang memiliki omzet Rp4,8 miliar tetap dikenakan PPN.

Hanya saja, dasar pengenaan pajak (DPP) yang digunakan untuk mengukur PPN terutang bukan harga jual tetapi 10% dari harga jual atau hanya 1% jika dikalikan tarif PPN.

“Sektor pertanian ini relatif sangat kecil kontribusinya sama pajak, ini yang kita ingin letakkan dalam konteks apa adanya supaya kita bisa lihat bahwa dalam konteks [proporsionalitas] beban penerimaan pajak,” kata Febrio.

Adapun, badan usaha industri yang membeli dari petani ditunjuk sebagai pemungut PPN 1% dan tetap dapat mengkreditkan PPN tersebut sebagai pajak masukan. Pemungutan oleh badan usaha industri ini makin meningkatkan kemudahan bagi petani dan ke- lompok petani.

Penggunaan mekanisme nilai lain dan penunjukan badan usaha industri sebagai pemungut PPN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Barang Hasil Pertanian Tertentu.

Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan fasilitas perpajak- an bagi sektor pertanian berupa pembebasan PPN melalui PP No. 12/2001 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 31/2007. Namun, fasilitas tersebut dicabut oleh putusan Mahkamah Agung pada 2013, sehingga atas penyerahan barang hasil pertanian menjadi terutang PPN.

Sejak putusan tersebut dicabut hingga saat ini, petani masih me- rasa kesulitan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga kemudahan yang ditawarkan PMK ini dapat menjadi solusi.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17545.52
USD 14817
GBP 19172.38
AUD 10823.23
SGD 10906.59
* Rupiah

Berlaku : 23 Sep 2020 - 29 Sep 2020