okezone.com     22 Jun 2020

Berlaku 1 Juli, Keukeuhnya Pemerintah Tarik Pajak Netflix Cs

JAKARTA - Kementerian Keuangan memastikan akan tetap menarik pajak kepada perusahaan digital seperti Netflix hingga Spotify. Mengingat perusahaan tersebut mengambil keuntungan di Indonesia meskipun berkantor di luar negeri.

Kemenkeu baru akan menunjuk pelaku usaha yang akan menjadi pemungut pajak elektronik tersebut di Juli 2020. Sebab pada Juli mendatang otoritas pajak juga baru akan menetapkan kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital.

Maka dari itu, Jakarta, Senin (22/6/2020), berikut fakta-fakta pajak netflix Cs yang akan diterapkan bulan Juli:

 

1. Berlaku 1 Juli 2020

Kementerian Keuangan resmi memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% atas pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) berlaku mulai tanggal 1 Juli 2020.

2. Pajak Dipungut pada Agustus 2020

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengatakan, setelah penunjukan tersebut barulah para pelaku usaha penyedia produk dan jasa elektronik tersebut bisa memungut pajak. Diperkirakan penarikan pajak ini akan dilkukan pada Agustus 2020.

 

"Jadi mulai Juli kami harap sudah mulai ada yang ditunjuk proses. Sampai saat ini kami diskusi dengan para PMSE di luar negeri, mulai pungut, menyetor atas PPN yang dipungutnya atas transaksi barang dan jasa di luar pabean dan Agustus mereka harapannya sudah bisa memungut," kata Suryo.

3. Aturan Tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020.

Dalam Pasal 4 PMK 48/2020 ditegaskan, pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektrik (PMSE) yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah yang telah memenuhi kriteria nilai transaksi dengan pembeli barang dan/atau penerima jasa di Indonesia melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan.

Selain itu, kriteria lain yang juga bisa dipakai sebagai penentu pelaku usaha elektronik sebagai pemungut PPN adalah jumlah traffic atau pengakses melebihi jumlah tertentu dalam 12 bulan. Adapun nilai transaksi dan jumlah traffic nantinya akan ditetapkan oleh Dirjen Pajak.

4. Buat Pemerintah Amerika Serikat Geram

Aturan tersebut sempat membuat Pemerintah Amerika Serikat geram. Pasalnya, Presiden Donald Trump khawatir banyak mitra dagang AS yang akan menggunakan skema pemungutan pajak yang tidak adil tersebut.

5. Tanggapan Menteri Keuangan Sri Mulyani

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak kepada layanan digital ini perlu dilakukan karena perusahaan tersebut mengeruk pendapatan dari Indonesia. Meskipun perusahaan tersebut tidak berkantor di Indonesia melainkan di Amerika Serikat.

Namun, kebijakan tersebut menjadi perhatian Amerika Serikat. Pasalnya, melalui kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) sempat mengirimkan surat kepada Kemenkeu terkait penerapan pajak digital di Indonesia.

"Subjek pajak luar negeri adalah perusahaan atau subjek yang selama ini nggak bisa kita mintai untuk ikut memungut dan mengumpulkan PPN karena dia domisilinya di luar negeri, tapi servicenya ada di sini," ujarnya.

Sri Mulyani memberikan contoh, yakni sebuah produk digital yang layanannya dapat diakses di Indonesia, tapi perusahaan fisiknya tidak ada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia. Hal ini juga bahkan dilakukan kepada beberapa negara.

"Ini yang disebut subjek pajak luar negeri, nah padahal services dia dinikmati oleh orang Indonesia yang menghasilkan nilai tambah, yang seharusnya merupakan subjek dari PPN," jelasnya.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16030.41
USD 14253
GBP 17690.86
AUD 9813.91
SGD 10235.55
* Rupiah

Berlaku : 1 Jul 2020 - 7 Jul 2020