Harian Bisnis Indonesia     19 Jun 2020

Hapus Pajak Urung Diberikan

Bisnis, BALIKPAPAN — Pengusaha hotel dan restoran di Balikpapan meminta keringanan pajak dan biaya listrik untuk bisa bertahan di tengah badai pandami Covid-19. Namun, tidak semua permohonan dikabulkan. 

Industri perhotelan dan restoran di Kota Balikpapan Kalimantan Timur terdampak cukup dalam akibat kebijakan pembatasan sosial ketat dan pelarangan orang berkummpul selama pandemi Covid-19. 

Lesunya usaha tersebut otomatis berpengaruh terhadap pajak yang diterima oleh pemerintah daerah. Pemerintah Kota Balikpapan sejak awal telah membaca potensi penurunan penerimaan dari pajak hotel dan restoran. 

Pendapatan asli daerah (PAD) Balikpapan 2020 yang semula dipatok Rp715 miliar langsung diturunkan hampir setengahnya menjadi Rp457 miliar yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan lainnya. 

Adapun, khusus target pajak daerah Balikpapan sebesar Rp257 miliar. Pajak hotel dan restoran sendiri dipatok Rp61 miliar dan hingga akhir Mei 2020 sudah terealisasi Rp44 miliar. 

Hasil pungutan pajak hotel dan restoran cukup diperhitungkan oleh Pemkot Balikpapan karena menduduki posisi tiga besar penyumbang PAD setelah pajak penerangan jalan (PPJ) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). 

Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Balikpapan Sahmal Ruhip mengatakan bahwa tingkat hunian hotel menurun drastis sejak Maret 2020 atau pada saat pandemi Covid-19 dinyatakan masuk Indonesia. Rata-rata tingkat okupansi hanya berkisar 10% dan bahkan ada yang kosong. 

Sepinya pengunjung disebabkan oleh pelarangan kegiatan me ngumpulkan orang seperti kegiatan meeting, incentive, covention and exhibiton (MICE). Situasi itu langsung berdampak pada turunnya pendapatan hotel yang memengaruhi biaya operasional. 

Melihat kondisi itu, PHRI Balikpapan memohon adanya penghapusan pajak hotel dan restoran kepada pemerintah daerah. Namun, Pemerintah Kota Balikpapan hanya mengabulkan sebagian, yakni pelaku usaha bebas denda dan ada kemudahan pembayaran pajak selama 6 bulan atau sampai September 2020. Landasan hukum yang jadi acuan adalah UndangUndang No. 28/2009 tentang Pajak dan Retribusi. 

Kebijakan itu, menurut Sahmal, jauh berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Dia mendapat laporan dari Kota Yogyakarta dan Kabu paten Sleman bahwa pemerin tah setempat memberikan diskresi agar PHRI setempat bebas pungutan. Menurutnya, Kota Balikpapan bisa meniru kebijakan tersebut. 

PHRI Balikpapan juga mengajukan permohonan keringanan pembayaran listrik kepada PLN karena beban pengeluaran pos ini cukup besar sehingga biaya opera sional akan lebih ringan jika dikabulkan. 

“Itu memang memberatkan. Kita sudah surati PT PLN [Persero] tapi belum ada indikasi yang baik buat kita,” katanya, Rabu (17/6). 

Di tengah kondisi yang sulit ini, ada secercah harapan dari pengusaha hotel dan restoran dengan adanya kebijakan normal baru. Sektor perhotelan dan restoran mulai diizinkan melayani tamu dengan syarat mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 

Sahmal menjelaskan bahwa meski sudah memiliki izin untuk beroperasi kembali, dia belum bisa memprediksi seberapa besar jumlah tamu yang akan menginap. 

Saat ini, industri hotel sedang memulai kembali bisnisnya setelah 3 bulan tidak beroperasi. Kemungkinan pada bulan pertama penerapan normal baru, hotel akan melakukan penyesuaian dengan melihat situasi dan perkembangan terkini.

Berdasarkan catatannya, baru ada 2 hotel yang kembali melayani tamu dari 17 hotel yang ada di Balikpapan. Fase normal baru pun tak akan menjamin hotel dan restoran bakal ramai mengingat karakteristik Kota Minyak berbeda dibandingkan dengan daerah lain. 

KOTA INDUSTRI 

Balikpapan merupakan kota industri, jasa, dan perdagangan sehingga hotel dan restoran yang akan bergeliat jika industri lainnya sudah bergerak. Balikpapan tidak bisa disamakan dengan wilayah Jawa dan Bali yang rata-rata menjadi tujuan wisata. 

“Jadi tergantung dengan pola yang diterapkan pemerintah. Jika kegiatan usaha lain bergerak, kegiatan seperti rapat bisa dilaksanakan di hotel, itu baru bisa berpengaruh,” jelasnya. 

Terkait dengan permohonan keringanan pembayaran tagihan listrik, General Manager PLN Unit Induk Wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Sigit Witjak sono mengatakan bahwa permohonan dari PHRI Balikpapan sudah diterima dan bahkan kantor pusat PLN juga menerima aduan yang sama. Namun, PLN belum bisa mengakomodasi permintaan tersebut.

Menurut Sigit, PLN bisa memberikan keringanan kebebasan pembayaran listrik hanya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan daya 450 volt ampere serta warga tidak mampu.

Di sisi lain, PLN juga termasuk sektor yang berdampak dengan adanya wabah virus corona. Sigit mengatakan bahwa PLN tetap harus membayar tagihan seperti bahan bakar demi pasokan listrik terus terjaga. Kondisi yang dialami perusahaan setrum negara itu juga sudah disampaikan kepada eksekutif dan legislatif Kaltim. 

“Kepada para pengusaha, kami mohon maaf karena PLN kondisinya juga sama-sama kurang baiknya,” katanya. 

Penjabat Sekretaris Daerah Provin si Kaltim Muhammad Sa’bani menga takan bahwa pungutan hotel dan restoran merupakan kewenangan pemerintah pusat dan kabu paten/kota. Level Pemprov hanya membantu karyawan yang terdampak karena kehilangan pekerjaan. 

Sementara itu, Wali Kota Balik papan Rizal Effendi saat dikonfi rmasi menuturkan bahwa diskresi penghapusan pajak bukanlah solusi terbaik untuk pelaku usaha hotel dan restoran di wilayahnya. Namun, menurutnya, lebih baik dilakukan penundaan pembayaran pajak. 

Pajak yang diberikan hotel kepada pengunjung, imbuh Rizal, tidak boleh menjadi pendapatan karena harus diserahkan kepada negara. 

Kalau dihapus, lanjutnya, berarti yang harus dihilangkan adalah pajak yang ditanggung oleh konsumen. Dengan begitu, hotel tidak mendapat manfaat apa-apa. Pertimbangan inilah yang menjadi kebijakan Balikpapan. 

“Maka kita lebih condong ke penundaan. Jadi kalau dia [hotel] menerima pajak, dana tersebut bisa dimanfaatkan dulu. Nanti dia baru bayar ke kita. Ini jauh lebih bermanfaat daripada penghapusan,” ucapnya. 

Sementara itu, Rizal juga sedang membahas untuk melonggarkan pengetatan sosial fase kedua yang diharapkan sudah bisa diterapkan pekan ini.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16030.41
USD 14253
GBP 17690.86
AUD 9813.91
SGD 10235.55
* Rupiah

Berlaku : 1 Jul 2020 - 7 Jul 2020