Harian Kontan     9 Oct 2018

Pajak Gagal Percepat Tagih Utang Wirajaya

MA tolak upaya kasasi KPP Madya Tangerang dalam kasus pailit Wirajaya
 
JAKARTA. Mahkamah Agung menolak upaya kasasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Tanggerang terkait distribusi harta pailit PT Wirajaya Packindo. Melalui kasasi, KPP Madya Tangerang ingin seluruh tagihannya dilunasi, tanpa harus menunggu budel pailit laku terjual.

Wirajaya berstatus pailit pada 13 Januari 2016 lantaran gagal berdamai dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Tagihan Wirajaya senilai Rp 1,27 triliun dari enam kreditur separatis Rp 1,10 triliun dan 22 kreditur konkuren Rp 173,34 miliar.

KPP Madya Tangerang mendaftarkan tagihan pajak Rp 9,11 miliar, tapi baru dibayar sekitar 30%. Kantor pajak beralasan piutang pajak adalah piutang yang harus didahulukan pembayarannya tanpa harus menunggu tuntasnya penjualan semua harta pailit.

"Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kantor Wilayah Banten cq KPP Madya Tengerang," kata Ketua Majelis Kasasi Syamsul Ma’arif sebagaimana dikutip dari salinan putusan di laman Mahkamah Agung, Senin (8/10). Hakim Syamsul menyatakan tindakan kurator tidak salah untuk melakukan pembayaran utang pajak Wirajaya hingga budel pailit laku seluruhnya.

Polemik listrik PLN

Kurator kepailitan Wirajaya, Muhammad Ismak mengaku belum bisa membayar seluruh tagihan debitur karena kesulitan membayar budel pailit. Tim kurator baru bisa menjual dua harta pailit berupa pabrik pengemasan beserta mesin-mesinnya. Nilainya masing-masing adalah Rp 185 miliar, dan Rp 60 miliar.

"Satu budel lagi, pabrik yang cukup luas, 9 hektare belum laku. Kalau ini pabrik kertas senilai Rp 425 miliar. Yang dua sebelumnya pabrik boks saja," terang Ismak.

Menurut Ismak, beberapa pembeli sempat menyatakan ketertarikan membeli pabrik tersebut. Namun, belakangan ada sengketa soal tagihan PLN yang membuat calon pembeli ragu. "Sebenarnya sudah banyak investor yang menawar, tapi mereka bingung, apakah nanti bisa sambung listrik lagi?" ungkap ismak.

Tagihan PLN berasal dari dugaan pencurian listrik Wirajaya. PLN klaim rugi Rp 167,84 miliar. PLN telah mendaftarkan nilai tagihan itu ke kurator, tapi ditolak karena tidak ada perinciannya. Penetapan penolakan tagihan PLN disahkan Majelis Hakim pada 6 September 2018.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17600.18
USD 15215
GBP 20048.24
AUD 10821.68
SGD 11041.22
* Rupiah

Berlaku : 17 Oct 2018 - 23 Oct 2018