Harian Kontan     9 Oct 2018

Ditjen Pajak: OJK Harus Bayar Utang Pajak Rp 901,1 Miliar

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib melunasi utang pajak senilai Rp 901,1 miliar. OJK wajib melunasi tunggakan tersebut kendati ada perubahan ketentuan perpajakan bagi OJK di belakang hari.

Penegasan Ditjen Pajak ini sekaligus merespon hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pemeriksaan tersebut, BPK meneliti laporan keuangan OJK tahun 2017 (audited).

Hasilnya, nilai aset, liabilitas, dan aset netto per 31 Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 7,65 triliun, Rp 3,45 triliun, dan Rp 4,20 triliun. OJK juga memiliki saldo utang pajak badan senilai Rp 901,10 miliar.

Utang pajak itu berasal dari tagihan pajak penghasilan (PPh) badan atas pungutan lembaga keuangan yang diawasi OJK. Tarif PPh sebesar 5% atas sisa pemanfaatan pungutan industri keuangan.

Nah, OJK mengumpulkan dana pungutan industri keuangan sekitar Rp 4,5 triliun per tahun. "Kami berharap kewajiban yang sudah ditetapkan agar diselesaikan dulu supaya tidak terakumulasi semakin besar dengan berjalannya waktu," tandas Hestu Yoga Saksama, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak saat dihubungi KONTAN, Senin (8/10).

Hestu menjelaskan, data utang tersebut dibuat berdasar laporan yang dibuat oleh OJK sendiri. Pun penghitungannya bukan dari penghasilan atau pendapatan kotor. "Hitungan kami memang bukan dari pendapatan kotor, melainkan juga memperhitungkan beban atau pengeluaran yang terjadi," jelas Hestu.

Meski demikian, Hestu enggan menjelaskan strategi Ditjen Pajak untuk menagih utang pajak tersebut. Termasuk ketika disinggung untuk penggunaan upaya paksa, Hestu memilih jawaban diplomatis. "Kami yakin OJK akan melaksanakan rekomendasi BPK," ungkap Hestu.

Juru Bicara OJK, Sekar Putih Djarot, menyatakan OJK akan membayar utang pajak. Tapi, realisasinya menunggu hasil kajian OJK dan pemerintah mengenai ketentuan akuntansi pemanfaatan pungutan sebagai objek pajak. "Setiap tahun kami memiliki anggaran pembayaran pajak, termasuk tahun ini," jelas Sekar.

Dia menyatakan, tunggakan pajak OJK itu memang berasal dari pajak atas hasil pungutan industri keuangan. Tahun pertama, OJK sudah menarik pungutan, tapi belum memanfaatkannya. Sedangkan kantor pajak langsung menarik pajak atas pungutan itu.

Dengan demikian, ada pungutan yang belum terpakai tetapi sudah dihitung sebagai pajak. Alhasil, setoran PPh Badan tahun pertama naik karena perhitungannya didasarkan pungutan yang masih utuh. OJK berharap skema penarikan pajak itu berubah. PPh badan atas pungutan benar-benar hanya berlaku bagi pungutan pasca digunakan.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16432.37
USD 14447
GBP 18402.33
AUD 10478.26
SGD 10556.67
* Rupiah

Berlaku : 12 Dec 2018 - 18 Dec 2018