Harian Kompas     14 Sep 2018

Kota Bekasi Genjot Penerimaan Pajak

BEKASI, KOMPAS – Empat bulan menjelang akhir tahun anggaran 2018, penerimaan pajak Kota Bekasi digenjot untuk menghindari defisit Rp 300 miliar atau 5,17 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 senilai Rp 5,8 triliun. Seluruh organisasi perangkat daerah pun diminta untuk menjemput bola.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bekasi Aan Suhanda di Bekasi, Kamis (13/9/2018), menjelaskan, terdapat 21 langkah yang dilakukan untuk mempercepat penerimaan pendapatan daerah 2018. Mulai dari koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat untuk membagi hasil pajak, hingga menggiatkan penagihan piutang pajak. Piutang pajak tersebut antara lain PBB, hotel, restoran, reklame, parkir, air tana, dan hiburan.

“Kami masih terus berupaya untuk mencapai target pendapatan daerah,” kata Aan. Ia menambahkan, penerimaan pendapatan daerah hingga 6 September 2018 sudah mencapai Rp 2,92 triliun. Masih kurang Rp 2,46 triliun untuk memenuhi target senilai Rp 5,38 triliun hingga akhir tahun anggaran, yaitu 31 Desember 2018. Berdasarkan potensi pendapatan daerah yang ada, ia optimistis mampu memenuhi target.

Adapun total penerimaan pendapatan daerah tersebut terdiri dari tiga unsur, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), bagian dana perimbangan, dan bagian lain-lain yang sah. Dari tiga unsur tersebut, pencapaian paling kecil adalah PAD, yaitu Rp 1,18 triliun atau 48,56 persen dari target Rp 2,43 triliun. Sementara itu, pencapaian bagian dana perimbangan sudah mencapai 70,38 persen (Rp 1,18 triliun) dan bagian lain-lain yang sah sebesar 43,90 persen (Rp 560,37 miliar).

Anggota Komisi III DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafidz mengakui, penerimaan PAD hingga September memang belum maksimal. Oleh karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu bekerja keras agar target penerimaan pendapatan daerah tercapai.

Pajak Bumi dan Bangunan


Aan menambahkan, salah satu yang dilakukan adalah menggenjot penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB). Para camat dan lurah dikerahkan untuk turun langsung ke masyarakat menagih salah satu sumber PAD tersebut. Hasilnya, hingga Kamis, realisasi penerimaan PBB dari 56 kelurahan dan 12 kecamatan mencapai 93 persen.

Lurah Margahayu Andi Widyo Suyono mengatakan, sosialisasi pembayaran PBB kepada masyarakat merupakan salah satu tugas wajib yang sudah dikerjakan sejak bertahun-tahun yang lalu. Sosialisasi dilakukan bertingkat dari kelurahan, RW, dan RT.

Menurut dia, hal tersebut penting karena Kota Bekasi tidak memiliki sumber daya alam yang bisa digunakan untuk modal pembangunan, sehingga pajak harus dioptimalkan. Pembayaran PBB pun merupakan elemen penting untuk meningkatkan PAD.

Selain itu, ketercapaian pembayaran PBB warga juga merupakan indikator keberhasilan kerja lurah. Setiap tahun, prestasi tersebut diumumkan oleh Bapenda. “Kelurahan yang peringkatnya tinggi akan mendapatkan hadiah, sedangkan peringkat terbawah akan mendapatkan bendera hitam,” ujar Andi.

Tahun ini, jatuh tempo pembayaran PBB adalah pada 10 September 2018. Pencapaian pembayaran PBB tertinggi ada di Kelurahan Mustika Jaya, yaitu 102,88 persen. Sementara itu, yang terendah adalah Kelurahan Sumur Batu, yaitu 80,90 persen. Andi mengatakan, Kelurahan Margahayu mencapai 90,31 persen, menempati peringkat ke-18 dari 56 kelurahan.

Lurah Cikiwul Warsim Suryana mengatakan, hingga jatuh tempo, pencapaian Kelurahan Cikiwul adalah 87,01 persen atau berada di peringkat ke-36. “Kami akan memaksimalkan penagihan ke masyarakat hingga 31 Desember,” kata dia. Caranya dengan menyosialisasikan pembayaran pada setiap agenda masyarakat.

Menurut dia, penarikan pajak memang kerap terkendala. Terutama ketika kondisi ekonomi warga tidak memungkinkan. Selain itu, pajak lahan yang dimiliki oleh warga luar Kota Bekasi juga kerap menunggak karena pemiliknya tidak tinggal di dalam kota.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 17106.19
USD 15026
GBP 19487.08
AUD 10785.69
SGD 10907.43
* Rupiah

Berlaku : 7 Nov 2018 - 13 Nov 2018