Harian Kontan     22 Jun 2018

Sistem Pertukaran Data BO

SETELAH melewati asesmen pertukaran informasi perpajakan berdasarkan permintaan atau Exchange of Information (EoI) on Request dari sisi regulasi, Indonesia ternyata masih belum bisa serta merta memperoleh data dan informasi penerima manfaat sebenarnya atau beneficial ownership(BO) dari negara lain. Indonesia masih akan dinilai kesiapan sistem untuk mengimplementasikan pertukaran dan informasi terkait BO tersebut.

Direktur Perpajakan Internasional Ditjen Pajak John Hutagaol mengatakan, saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menyiapkan sistem informasi yang akan digunakan agar Ditjen Pajak bisa mengakses informasi BO yang dimiliki PPATK. “Inisiasinya PPATK, regulasinya nanti di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham),” ujar John, Kamis (21/6).

Wakil Ketua PPATK Dian Ediana Rae menambahkan, apabila sistem ini sudah berjalan dan dianggap telah kredibel dan valid, maka Ditjen Pajak sudah bisa langsung mengakses data informasi BO. “Dengan catatan dalam hal ada dugaan tax fraud,” jelasnya.

Sistem informasi untuk Ditjen Pajak harus segera diselesaikan, apalagi proses menjalankan Peraturan Presiden tentang BO bukanlah pekerjaan mudah. Butuh kerjasama yang baik antara Kemkumham, Ditjen Pajak, PPATK dan pihak korporasi agar ketentuan ini berjalan konsisten.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16837.52
USD 14366
GBP 19034
AUD 10672.7
SGD 10563.96
* Rupiah

Berlaku : 11 Jul 2018 - 17 Jul 2018