Harian Kontan     12 Feb 2018

 

JAKARTA. Target Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memulai proses pelaporan data keuangan di industri keuangan dan pasar modal pada Februari ini mulai menimbulkan kekhawatiran para pelaku bisnis

Para pengusaha minta Ditjen Pajak hati-hati dalam menjalankan Peraturan Dirjen Pajak 04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan Yang Berisi Informasi Keuangan secara Otomatis.

Beberapa alasan mejadikan pengusaha khawatir. Pertama, aturan yang merupakan turunan PMK No 70/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan akan membuat Ditjen Pajak memegang data superbesar, yakni semua transaksi nasabah di sektor keuangan, mulai pasar modal, industri perbankan, asuransi hingga lembaga keuangan lain. "Data (big data) ini rawan perentasan," tandas Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Industri Non Bank Siddhi Widyaprathama kepada KONTAN, Minggu (11/2).

Kedua, pelaku usaha masih khawatir adanya penyalahgunaan data pelaporan keuangan ini. "Jangan sampai data disalahgunakan oknum tertentu," imbuh Siddhi. Data keuangan adalah data sensitif dan bersifat rahasia. Sudah sepatutnya hanya dipakai untuk kepentingan perpajakan.

Ketiga,dalam eksekusi data keuangan, Sidhhi berharap Ditjen Pajak tidak mengartikan data secara sepihak. Perlu ada komunikasi dengan wajib pajak (WP) terlebih dulu agar tak menimbulkan dispute. "Bila data itu digunakan, seyogyanya ada verifikasi dan konfirmasi ke pihak terkait, tak serta merta langsung diartikan sepihak," tandas dia.

Batasi akses data

Wakil Ketua Komite Tetap Kadin Bidang Perpajakan Herman Juwono juga minta, Ditjen Pajak membuat petunjuk teknis yang menegaskan seluruh data harus dikumpulkan (di-pool) di kantor pusat Ditjen Pajak, tak boleh didis-tribusikan otomatis ke kantor wilayah (kanwil) dan kantor pelayanan pajak (KPP)

Jika otomatis sangat berisiko. "Jika ada penyalahgunaan mudah terdeteksi. Tak setiap Kanwil dan KPP punya kuasa atas semua data yang ada di pusat," katanya.

Bila Kanwil atau KKP perlu data harus ada permintaan ke kantor pusat untuk menjamin kerahasiaan. Dengan begitu penyebaran data lebih terkendali. "Kalau tidak bisa buntutnya bisa ada pemerasan dan lebih buruknya lagi perampokan," ujar Herman.

Direktur Pelayanan dan penyuluhan (P2) Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama bilang, Pajak akan mulai sosialisasi aturan teknis ini ke industri keuangan. "Pekan ini kami rencanakan sosialisasi," jelasnya. Sosialiasi harus cepat dilakukan lantaran aturan ini berlaku Februari ini.