Harian Kontan     5 Feb 2018

Akses Data Transaksi Kartu Kredit Tidak Optimal

PERATURAN Menteri Keuangan (PMK) Nomor 228/ PMK.03/2017 yang meminta perbankan untuk melaporkan data-data transaksi kartu kredit ke Ditjen Pajak dinilai tidak akan berjalan dengan optimal. Perkiraan itu didasarkan pada batas pelaporan yang hanya berlaku bagi kartu kredit dengan tagihan minimal Rp 1 miliar per tahun. Batasan nilai itu dianggap terlalu besar, sehingga tidak efektif bagi sistem perpajakan Indonesia.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono menyebut, seharusnya angka minimum diperkecil agar efektif. "Rp 200 juta cukup untuk memberi informasi bahwa orang itu pajaknya bagaimana," kata Herman, Minggu (4/2).

Menurutnya, Ditjen Pajak memang perlu mengumpulkan data transaksi kartu kredit. Sebab ini, menurutnya, akan membantu mengecek kepatuhan wajib pajak. Ini juga akan membantu Ditjen Pajak mengejar target penerimaan pajak tahun 2018 yang tumbuh 24% dari 2017. "Fiskus tergencet target," kata Herman.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo juga menilai, dengan batasan transaksi kartu kredit Rp 1 miliar, Ditjen Pajak tidak bisa menjaring banyak data. "Ini tidak relevan bagi perpajakan," jelas Yustinus. Dengan tagihan Rp 1 miliar per tahun, Ditjen Pajak hanya akan mendapatkan transaksi dari nasabah yang berbelanja setiap bulan minimal Rp 83,33 juta. Umumnya hanya korporasi yang memiliki tagihan sebesar itu. Padahal, pajak korporasi sudah jelas perhitungannya.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16837.52
USD 14366
GBP 19034
AUD 10672.7
SGD 10563.96
* Rupiah

Berlaku : 11 Jul 2018 - 17 Jul 2018