Harian Kontan     22 Jan 2018

Beda Platform, Beda Cara Bayar Pajak Online

JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan perpajakan untuk bisnis jual beli online atau daring. Aturan pajak e-commerce tersebut akan dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Selain soal pajak, PMK itu juga akan mencakup sisi kepabeanan.

Khusus untuk pemajakan e-commerce domestik, pemerintah mempertimbangkan untuk bermitra dengan pihak yang nantinya akan membantu menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang dijual oleh para penjual (merchant) kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Pihak tersebut adalah situs belanja atau marketplace tempat merchant yang bersangkutan berjualan.

Kendati demikian, mekanisme penyetoran pajak oleh marketplace ini terbatas. Sebab, hal ini hanya bisa dilakukan apabila transaksi jual beli dilakukan dalam platform marketplace tersebut. Ambil contoh, platform e-commerce seperti OLX.

Platform ini hanya memiliki fungsi sebagai papan iklan, sehingga transaksi penjual dan pembeli tanpa melibatkan platform yang bersangkutan. “Negosiasi harga, pembayaran, dan proses pengiriman berlangsung di luar OLX, antara pembeli dan penjual langsung,” terang Amelia Virginia, Public Relation Manager OLX Indonesia kepada KONTAN, Jumat (19/1).

Hal berbeda dengan platform lainnya, seperti Tokopedia yang memiliki merchant sendiri dan transaksi terjadi di dalam platform. Head of Public Policy Tokopedia Sari Kacaribu mengatakan, di Tokopedia saat ini sudah ada lebih dari 2,6 juta penjual baik individu dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam 8 tahun terakhir.

Selama ini pajak yang disetorkan oleh penjual di Tokopedia adalah Pajak Penghasilan (PPh), “PPh dilaporkan dan dibayarkan oleh masing-masing penjual,” ujarnya.

Darussalam, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center mengatakan, jenis transaksi digital dan e-commerce memang bermacam-macam. Dalam konteks transaksi jual beli daring, mekanisme penyetoran PPN dimungkinkan apabila informasi atas transaksi diketahui dan dilakukan di dalam platform. “Namun dalam konteks classified ads seperti memajang iklan di dunia maya, mekanisme penyetoran agak sulit karena transaksi dilakukan di luar platform,” ucapnya.

Dalam konteks papan iklan digital, mekanisme pemungutan pajak hanya bisa dikenakan atas transaction fee yaitu pada saat sang pemajang iklan tersebut memperoleh penghasilan atas penyediaan jasa untuk beriklan.

Dengan banyaknya jenis transaksi daring, pemerintah masih harus memutar otak agar bisa efektif. Ditjen Pajak sendiri sudah memetakan empat model transaksi e-commerce, yaitu online market-place, classified ads, daily deals, dan online retail.

Tax News

Search




Exchange Rates

Mata Uang Nilai (Rp.)
EUR 16661.17
USD 14478
GBP 18575.08
AUD 10657.97
SGD 10577.48
* Rupiah

Berlaku : 15 Aug 2018 - 21 Aug 2018